Jengkel Banyak Penderita TBC Mangkir Pengobatan Gratis, Eri Cahyadi Akan Bekukan KTP dan BPJS

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Pemerintah Kota (Pemkot) SURABAYA terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis (TBC) di wilayahnya. 

Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan pengobatan gratis secara rutin kepada pasien penderita TBC. 

Namun, upaya itu tidaklah mudah. Sebab, masih ada sebagian pasien yang mangkir dari pengobatan atau menolak diobati.

Karena itu, Pemkot Surabaya bakal menerapkan sanksi sosial. Yakni, berupa penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP dan BPJS Kesehatan.  

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, masyarakat harus punya kesadaran tinggi. Terutama bagi penderita TBC untuk mengikuti pengobatan gratis demi mencegah penularan lebih luas. 

BACA JUGA:111 RW di Surabaya Bebas TBC, Dinkes Lanjutkan Skrining dan Penemuan Kasus

BACA JUGA:5.000 Kasus TBC Belum Terdeteksi, Dinkes Surabaya Target Kasus Bisa Tereliminasi di 2030

"Sudah tahu sakit kenapa tidak mau diobati, nggak mau menjaga dirinya. Kalau itu (penderita TBC,Red) berjalan kan bisa menular ke orang lain. Kita punya datanya, sehingga nanti kalau warga Surabaya memang dia sakit, kemudian tidak mau diobati, ya sudah, kita bekukan KTP-nya," ujar Eri, Senin, 28 April 2025.  

Eri mengingatkan masyarakat untuk belajar dari pandemi Covid-19. Menurutnya, jika tidak ada upaya bersama untuk saling menjaga diri, TBC dapat menyebar dengan cepat seperti virus Corona. 

"Kalau tidak mau berobat, kemudian menular ke warga lainnya kan jadi bahaya," tambahnya.  

Sanksi sosial ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penanggulangan TBC di Kota Surabaya. 

Tujuan utamanya adalah meningkatkan upaya percepatan eliminasi TBC di Kota Surabaya pada tahun 2030. 

BACA JUGA:Kasus TBC di Surabaya Tembus 10.741 Penderita, Tahun Ini Naik 5 Persen

BACA JUGA:Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi TBC dengan Target Eliminasi 2030

Sumber: