Hatta dan Danantara

Danantara juga harus menerapkan model pembangunan people-first atau dengan model 4P (public-private-people partnership). Jangan menggunakan anjuran SDG’s yang hanya 3P (public-private partnership), tanpa melibatkan people. 

Pembangunan atau proyek yang digagas Danantara wajib membawa serta rakyat sehingga sesuai dengan norma pasal 33 konstitusi kita. Ada usaha bersama. Ada asas kekeluargaan. 

Ada prioritas pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Ada tujuan untuk kemakmuran bersama. Pun, ada keadilan ekonomi. 

Caranya adalah membawa serta rakyat melalui tiga pintu. 

Pertama, co-ownership alias ikut serta dalam kepemilikan. 

Kedua, co-determination alias ikut serta menentukan prosesnya. 

Ketiga, co-responsibility alias ikut serta bertanggung jawab sehingga ikut menjaga kelangsungan business process (Swasono: 2008). 

Dengan begitu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara ini terlibat dalam pelembagaan perekonomian nasional melalui kepemilikan alat produksi nasional. Karena itulah hakikat ekonomi kerakyatan yang dirancang pendiri bangsa ini.

Jadi, filosofi kerja Danantara seyogianya harus berbeda dengan mazhab pemikiran ekonomi laissez-faire dan liberal. Yang menganut model tunggal pertumbuhan ekonomi. Yang kemudian didalilkan akan terjadi re-distribution from growth. Tetapi, harus menggunakan model pemerataan ekonomi. Yang akan diikuti dengan re-distribution with growth. (*)

*) Sefdin Alamsyah adalah pendiri Pusat Studi Pembangunan Berbasis Pancasila dan kandidat doktor hukum dan pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

 

Sumber: