Pemerintah Matangkan Draf RUU Perampasan Aset, Tunggu Arahan Lanjutan dari Presiden dan DPR

"Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Ketua PPATK membicarakan juga," kata Supratman.

Menurutnya, konsultasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan RUU ini bisa disahkan tanpa hambatan politik maupun administratif. 

BACA JUGA:Belum Puas dengan Penurunan Ongkos Haji Rp 4 juta, Prabowo: Kalau Bisa Lebih Murah Dari Malaysia

Apalagi, RUU ini termasuk salah satu regulasi strategis yang ditunggu oleh banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat sipil.

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset sudah beberapa kali masuk dalam daftar prioritas Prolegnas, namun selalu tertunda karena dinamika politik di parlemen. 

RUU Perampasan Aset menjadi perhatian publik lantaran dinilai sebagai instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. 

Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kewenangan hukum yang lebih kuat bagi negara untuk menyita aset hasil tindak kejahatan, tanpa harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu.

BACA JUGA:Anggota DPR Gus Alamuddin Dimyati Rois Meninggal Dunia Usai Kecelakaan di Tol Pemalang, Berikut Profil Singkatnya

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan atas RUU perampasan aset sebagai Langkah nyata dalam pemberantasan korupsi yang marak di Indonesia.

“Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung UU perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong nggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu," tegas Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Mei 2025.

Dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh yang hadir, Prabowo meminta dukungan penuh untuk mengawal pengesahan dan juga pelaksanaan RUU tersebut.

“Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan, kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?,” tegas Prabowo disambut sorakan dukungan dari massa buruh.(*)

BACA JUGA:DPR Desak Pemerintah Revisi Aturan Outsourcing dan Perlindungan Komprehensif Buruh

*)Mahasiswa magang dari UIN Sunan Ampel Surabaya

Sumber: