GRIB, Gibran, dan Dinamika Politik Kita: Cermin Kegelisahan Publik

DINAMIKA politik pasca-Pilpres 2024 kian menarik untuk dicermati. Di balik suasana transisi pemerintahan yang seharusnya damai, publik justru disuguhi tontonan ketegangan baru: dari wacana pergantian wapres, dukungan terbuka dari ormas, hingga pertengkaran terbuka antara tokoh-tokoh nasional.

Terbaru, organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) yang dipimpin Hercules Rosario Marshal menyatakan dukungan penuh terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Namun, yang membuat perhatian publik tersedot bukan semata dukungannya, melainkan pernyataan kontroversial ketua GRIB yang menantang secara terbuka Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo dan menyebut nama Letjen (purn) Sutiyoso dalam konteks negatif.

BACA JUGA:Ada Indikasi Mafia Tanah dan Peradilan, GRIB Jaya Jatim Kawal Pembatalan Eksekusi Eks Rumah Dinas TNI

BACA JUGA:Monolog Gibran dan Roleplay Jokowi

Video tantangan itu viral di media sosial. Gatot merespons keras, menyebut tindakan tersebut sebagai pelecehan terhadap martabat TNI dan mengkritik keras dugaan aksi anarkis anggota GRIB yang terjadi di beberapa daerah. 

Itu bukan sekadar soal ego personal, melainkan pertanda adanya ketegangan serius dalam tubuh elite politik dan simpatisannya.

APA YANG SEBENARNYA SEDANG TERJADI?

Jika kita telaah lebih dalam, ini bukan semata konflik horizontal antarormas atau antartokoh. Ini adalah refleksi dari dua arus besar.

BACA JUGA:Sinyal Bertubi-tubi untuk Gibran

BACA JUGA:Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Diberhentikan, Begini Respons Surya Paloh

Pertama, kegelisahan sebagian elite terhadap proses politik yang dianggap melenceng dari semangat demokrasi konstitusional. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres-cawapres.

Kedua, upaya sebagian kelompok untuk mengonsolidasikan kekuasaan, termasuk lewat ormas dan jejaring informal, untuk memastikan stabilitas pemerintahan baru.

Dukungan GRIB kepada Gibran bisa dibaca sebagai bagian dari skenario untuk mengukuhkan posisi wapres yang dinilai masih menuai resistansi publik. Namun, ketika ormas mulai masuk ke wilayah intimidasi, bahkan menyeret nama jenderal purnawirawan dengan nada tantangan, publik berhak merasa resah.

Sumber: