Negara Gagal Membina Preman di Indonesia

BACA JUGA:Kapolda Metro Jaya Fadil Imran: Lawan Preman Kagak Pake Lama

Mereka bisa menyaru sebagai lembaga formal dalam ambisinya. Apalagi, preman jenis itu menggunakan cara-cara kekerasan, mengancam, menghardik, menggertak, atau melakukan perusakan untuk menakut-nakuti korban. 

Bila itu terjadi, pihak hukum atau yudikatif harus bertindak. Jangan sampai pihak kepolisian dianggap sebagai pihak yang gagal dalam menangani tindak kekerasan oleh preman. 

Setiap negara di dunia pasti memiliki persoalan terkait premanisme. Memusnahkan preman bukan solusi utama dalam jangka panjang karena cara kekerasan terkadang hanya dilihat sebagai sampul. 

Perubahan keadaan dan perkembangan negara seharusnya membawa lebih banyak alternatif. Banyak cara menangani premanisme yang bisa diadopsi dan dikembangkan pemerintah dan kepolisian untuk mengurangi angka premanisme yang menjarah di berbagai sektor. 

Melihat cara-cara negara maju menangani premanisme, negara seperti Swedia dan Norwegia bahkan punya program pelatihan kerja khusus. Orang yang terlibat dalam premanisme bisa memiliki setidaknya satu keterampilan seperti memasak, mekanik, atau coding agar mendapat pekerjaan yang layak. 

Negeri Matahari Terbit yang memiliki angka premanisme rendah saja rela memberikan kesempatan untuk merehabilitasi orang-orang yang terlibat premanisme. Harapannya bukan hanya soal image suatu negara, melainkan juga soal individu. 

Penulis dalam hal ini menanggapi pemerintah perlu lebih terbuka terkait persoalan-persoalan yang membutuhkan lebih banyak pendekatan. Bukan hanya mengiyakan kekerasan yang justru bisa memicu gencatan senjata dan tindakan lebih di luar nalar. 

Dengan begitu, persoalan premanisme dapat ditangani secara manusiawi sekaligus efektif tanpa mengorbankan nilai keadilan. 

AGENDA KE DEPAN 

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Polri, pemerintah daerah, dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dalam membentuk satgas premanisme. 

Pertama, lebih menciptakan sumber pekerjaan baru bagi para preman. Daripada melakukan pembumihangusan keberadaan preman, Polri dan Kemendagri lebih efektif menyalurkan para preman ke sektor pekerjaan tertentu. 

Mereka lebih dihargai sebagai manusia yang beradab. Memiliki hak, kewajiban, dan tujuan dalam hidupnya. Bagi yang menyukai dunia otomotif, mereka dapat disalurkan ke perbengkelan. 

Bagi yang menyukai IT (informasi teknologi), mereka disalurkan ke ranah komputer, servis, dan dunia online. Apabila mereka menyukai hal-hal terkait hospiltality (pemeliharan/perawatan), mereka dapat disalurkan ke bidang terkait kesehatan, kuliner, wedding organizer, dan lainnya. 

Kedua, lebih efektif menyalurkan preman daripada menghilangkannya. Pemerintah tidak bisa lagi lebih dominan menggunakan pendekatan kekerasan atau security approach. 

Sumber: