Jawab Persoalan Fikih Perempuan, Ulama Perempuan Masuk Tim Amirulhajj

HARIAN DISWAY - Rombongan Amirulhajj Indonesia tahun ini melibatkan pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, ulama, dan ulama perempuan. Mereka ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan haji dan menjawab langsung persoalan keagamaan yang muncul di lapangan.

“Kita juga merekrut ulama-ulama yang benar-benar ulama, yang bisa menjawab persoalan fikih haji, termasuk juga ulama perempuan,” ujar Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dalam sesi doorstop di Makkah, Sabtu, 31 Mei 2025, waktu Arab Saudi.

Menteri Agama menjelaskan pentingnya keterlibatan ulama perempuan. Jumlah jamaah perempuan lebih dari setengah dari total jamaah haji Indonesia. Sebanyak 55 persen jamaah berasal dari kalangan perempuan. Persoalan fikih nisa lil hajj menjadi pertanyaan yang paling banyak diajukan.

BACA JUGA:Haji 2025 Hadapi Tantangan Besar, Menag Apresiasi Keberhasilan Petugas di Lapangan

“Maka kita hadirkan juga pimpinan pondok pesantren perempuan yang ahli membaca kitab,” tegasnya.

Rombongan Amirulhajj dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Anggotanya terdiri dari Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, Kepala BPKH, serta tokoh nasional seperti Muhadjir Effendy, Letjen TNI (Purn) Taruna A, Prof. Dr. Arief Satria, dan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Sejumlah akademisi, tokoh ormas Islam, dan perwakilan perempuan juga tergabung dalam rombongan ini.

“Semua punya tugas sesuai bidangnya. Kita bagi habis. Ada yang khusus untuk koordinasi petugas TNI-Polri, ada yang fokus ke pengamanan, ada yang mengurusi isu kesehatan, dan sebagainya,” jelas Menag.

BACA JUGA:Laporan Haji dari Makkah (17): Rekam Medis Jadi Rujukan Pendataan Murur

Ia menegaskan bahwa misi Amirulhajj tidak hanya mengawasi pelaksanaan haji. Rombongan juga mendokumentasikan seluruh proses haji untuk keperluan evaluasi dan perencanaan nasional. Setiap anggota didampingi oleh pendamping yang mencatat, memfoto, dan membukukan hasil kunjungan.

Laporan tersebut akan disampaikan kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan tugas Presiden sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan haji berdasarkan undang-undang.

“Kami diutus oleh presiden dalam rangka menyukseskan jamaah haji tahun ini, tapi juga untuk mempersiapkan jamaah haji tahun-tahun yang akan datang,” ungkapnya.

BACA JUGA:Laporan Haji dari Makkah (16): Bahagianya Jamaah Belanja Oleh-Oleh di Pasar Kaget, 'Uang Jokowi' Masih Populer

Hasil pengamatan di lapangan juga akan menjadi bahan untuk merancang kawasan perkampungan haji ke depan.

“Pak Presiden itu suka kalau banyak opsi. Kalau hanya satu, tidak ada pilihan. Maka kita bawa banyak alternatif soal perkampungan haji masa depan,” tambahnya.

Sumber: