Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp 5,935 Miliar di Madiun

MADIUN, HARIAN DISWAY- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan berbagai bantuan ke Kabupaten Madiun senilai Rp 5,9 miliar, Minggu, 6 Juli 2025. Wujud komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Berbagai bantuan tersebut diberikan Khofifah di Pendopo Kabupaten. Di antaranya pemberian santunan kepada 110 penyandang disabilitas. Berupa uang sebesar Rp 900.000 per triwulan dan sembako. 

BACA JUGA:Pemprov Jatim Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 9,10 Persen pada 2026.

BACA JUGA:Pemprov Jatim Rampungkan Renovasi 18 Rumah Prajurit Divif 2 Kostrad Malang

Khofifah juga menyerahkan alat bantu mobilitas lansia dan penyandang disabilitas. Sebanyak 21 orang menerima alat bantu itu dengan nilai total Rp 95,3 juta. 

Tak hanya itu, Khofifah menyerahkan pemberian santunan yang menjadi andalan Pemprov Jatim. Yakni PHK plus kepada 1.568 keluarga penerima berupa uang senilai Rp 500.000 per triwulan dan sembako.

Termasuk bantuan operasional bagi pendamping PKH plus secara simbolis sebanyak 25 orang. Mereka menerima bantuan uang senilai Rp 900.000 per triwulan. 

Bantuan berupa permakanan juga diberikan kepada tiga lembaga di Madiun. Yakni LKSA Al - Mukhlishin senilai Rp 109.500.000, LKSA Al - Qoimiyah senilai Rp 109.500.000 dan LKSA Al- Karimah senilai Rp 91.250.000. Selain itu kepada LKS LU Panti Jompo Wisma Asih senilai Rp 155.125.000. 

BACA JUGA:939 Ribu Peserta BPJS Kesehatan Terancam Dicoret, DPRD Jatim: Pemprov Harus Sigap Lindungi Warga

BACA JUGA:Deni Wicaksono: Pemprov Harus Kawal Sengketa 13 Pulau Antara Trenggalek dan Tulungagung

Khofifah menambahkan, penyerahan berbagai bantuan merupakan wujud implementasi Nawa Bhakti Satya Pemprov yang pertama. Yakni Jatim Sejahtera. "Sekaligus mewujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045," katanyi.

Upaya tersebut dilakukan melalui perlindungan sosial yang adaptif. Seperti pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pedesaan dengan pendekatan lintas sektoral spasial berbasis data sosial ekonomi nasional. (*)

Sumber: