BP Haji Tolak Wacana Haji via Kapal Laut

HARIAN DISWAY – Wacana pemberangkatan calon jemaah haji menggunakan kapal laut sebagai alternatif transportasi menuai penolakan dari Badan Penyelenggara haji (BP haji). 

Opsi itu dinilai tidak sesuai dengan semangat peningkatan layanan dan efisiensi waktu serta biaya perjalanan haji.

BACA JUGA:Perjalanan Haji Jalur Laut Bisa Lebih Terjangkau, tapi Butuh Infrastruktur yang Memadai

"Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut," kata Tenaga Ahli BP Haji Ichsan Marsha di Kota Padang, Sumatera Barat, seperti dikutip Antara, Sabtu, 12 Juli 2025.

Pernyataan Ichsan tersebut merespons usulan dari Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang sebelumnya menyebutkan ide menjajaki transportasi laut sebagai alternatif pemberangkatan ibadah haji dan umrah selain jalur udara.

BACA JUGA:Istana: Penyelenggaraan Haji Bakal Dikelola BP Haji, Tunggu Pembahasan RUU di DPR

Menurut Ichsan, wacana ini justru bertolak belakang dengan upaya BP Haji dalam memberikan layanan terbaik dan efisien kepada jemaah.

Ia menekankan bahwa penggunaan kapal laut akan memperpanjang waktu perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi dan menambah beban logistik.

"Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita di awal tadi, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci," jelasnya.

BACA JUGA:Perjalanan Haji Jalur Laut Bisa Lebih Terjangkau, tapi Butuh Infrastruktur yang Memadai

BP Haji juga menilai opsi ini tidak ekonomis, serta akan mengganggu target pemerintah untuk memangkas durasi masa tinggal jemaah dari 40 hari menjadi 30 hari.

Apalagi, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan arahan kepada BP Haji agar mencari terobosan untuk menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) musim haji mendatang.

BACA JUGA:Menag: Haji dan Umrah Jalur Laut Berpotensi Dibuka Lagi

Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa opsi pemberangkatan haji dan umrah melalui jalur laut masih dalam tahap penjajakan dan diskusi bersama pemerintah Arab Saudi.

Sumber: