Istana: Penyelenggaraan Haji Bakal Dikelola BP Haji, Tunggu Pembahasan RUU di DPR

Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Jumat, 11 Juli 2025.--ANTARA
JAKARTA, HARIAN DISWAY - Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama, melainkan oleh lembaga baru bernama Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Juru Bicara Presiden RI memastikan semua penyelenggaraan haji dan umroh ke depan akan diurus oleh BP Haji. Seiring dengan itu, pemerintah juga menunggu RUU Haji dibahas di DPR.
BACA JUGA:Arab Saudi Targetkan 5 Juta Jamaah Haji pada 2030, Mina Akan Dibangun Hingga 8 Lantai
Namun, imbuhnya, pemerintah perlu menunggu hasil pembahasan dari RUU Haji agar ada regulasi yang komprehensif mengatur penyelenggaraan haji.
"Nanti kita lihat perkembangannya. Kami belum menerima DIM (daftar inventarisasi masalah, Red) dari teman-teman DPR sehingga mungkin kami minta waktu," ujar menteri sekretaris negara itu.
Menurutnya, saat ini pembentukan BP Haji memang masih berjalan beriringan dengan pembahasan usul inisiatif DPR terkait RUU Haji.
BACA JUGA:Perjalanan Haji Jalur Laut Bisa Lebih Terjangkau, tapi Butuh Infrastruktur yang Memadai
Pemerintah juga menyatakan pentingnya mengevaluasi penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut akan dijadikan landasan untuk menyempurnakan sistem yang ada.
"Kita berharap ini bagian dari suatu proses yang komprehensif. Kita berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya," sambung Prasetyo.
BACA JUGA:Seleksi Tahap II PPIH 2024 di Surabaya, BP Haji Pastikan Proses Transparan dan Akuntabel
Sementara itu, anggaran 2026 untuk Kementerian Agama sebesar Rp 36,7 triliun telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI. Anggaran itu diharapkan mendukung peningkatan layanan dan pendidikan keagamaan, termasuk dalam masa transisi penyelenggaraan haji.
Evaluasi terhadap penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya juga akan dilakukan sebagai bagian dari bahan perbaikan.
Anda sudah tahu, BP Haji merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Meski akan mengambil alih peran utama dalam pelaksanaan haji tahun depan, BP Haji tetap akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama selama masa transisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: