Sistem Peradilan Malaysia Diguncang Isu Krisis Independensi

Yang jadi sorotan adalah kemungkinan pengangkatan Tan Sri Terrirudin Salleh ke posisi Ketua MA. Sebab, Terrirudin punya ’’track record’’ lesatan karir. Pada 2024, ia sudah menjadi hakim di MA. Padahal, ia baru 14 bulan menjabat Jaksa Agung pada pemerintahan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim.

Dari sana, beredarlah tuduhan bahwa Terrirudin menekan Ketua MA Tengku Maimun Tuan Mat agar memihak pihak tertentu dalam suatu kasus. Tapi, tuduhan itu langsung ditepis Kejaksaan Agung, mantan instansi Terrirudin.

BACA JUGA:Kronologi Eks Finalis Masterchef Malaysia Etiqah yang Bunuh ART Keturunan Indonesia dengan Sadis

BACA JUGA:Kunjungan Wisman Naik 58,5 Persen, Turis Tiongkok, Malaysia, dan Singapura Mendominasi

Pekan lalu, badai itu membesar. Sebuah memo rahasia, yang berisi catatan rapat Komisi Pengangkatan Yudisial (JAC) bulan Mei, tiba-tiba bocor ke media sosial. Dokumen itu memperkuat klaim-klaim miring terhadap Terrirudin. Memicu kecaman publik dan politik.

Senin, 7 Juli 2025, gelombang protes tak hanya datang dari jalanan. Sembilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin oleh Rafizi Ramli, mengambil langkah berani.

Mereka secara terbuka menyerukan pembentukan Komisi Penyelidikan Kerajaan dan Komite Seleksi Khusus Parlemen untuk menyelidiki penundaan pengangkatan hakim. Sikap itu tak biasa. Sebab, Rafizi sendiri pernah mundur dari kabinet Anwar.

Tak hanya PKR, Partai Islam SeMalaysia (PAS) dan seorang anggota DPR senior dari Democratic Action Party (DAP), Teresa Kok, turut menyuarakan tuntutan transparansi.

PENGACARA MALAYSIA berdemo di depan Kantor Perdana Menteri di Putrajaya, 14 Juli 2025. Mereka membawa berbagai banner.-MOHD RASFAN-AFP-

Nah, aksi kian masif pada Senin, 14 Juli 2025. Jumlah pengacara yang hadir tak pasti. The Straits Times menulis bahwa jumlah peserta aksi mencapai 400 orang. Sedangkan South China Morning Post menulis bahwa demonstran mencapai kisaran seribu orang. Satu hal yang pasti, protes itu menunjukkan bahwa kegelisahan tidak dialami segelintir orang saja.

Di tengah keramaian itu, tampak Nurul Izzah Anwar. Ia merupakan putri PM Anwar Ibrahim sekaligus wakil ketua PKR. Kehadirannya dianggap membawa dilema internal bagi partai. Memecah belah partai antara Anwar dan Nurul.

Pasalnya, PKR saat itu sedang menimbang tindakan disiplin terhadap Rafizi dan delapan pemimpin partai lain yang menuntut penyelidikan serupa.

Nurul menegaskan bahwa dugaan campur tangan itu perlu diselidiki untuk memulihkan kepercayaan pada peradilan. Dia bahkan menyebut skandal masa lalu, seperti pemecatan Ketua Hakim Salleh Abas pada 1988 dan kaset VK Lingam pada 2007. Nurul menekankan bahwa peradilan yang independen adalah benteng penting dalam melawan tindakan berlebihan dari eksekutif.

BACA JUGA:Kecelakaan Maut Libatkan Bus dan Minivan di Malaysia, 15 Orang Tewas

BACA JUGA:Tropicana Malaysia Promosikan Investasi Properti di Johor Bahru

Sumber: