Sistem Peradilan Malaysia Diguncang Isu Krisis Independensi

Sektor yudikatif di Malaysia sedang terguncang. Publik tidak lagi percaya pada institusi penegak keadilan. Terutama di Mahkamah Agung (MA). Para pengacara pun turun ke jalan.

PUTRAJAYA, Senin, 14 Juli 2025. Ratusan suara menyatu dalam seruan. “Bebas, Bebas. Bebas Kehakiman!”

Suara itu menyeruak dari demonstran yang berbaris sepanjang 2,6 kilometer, dari Istana Kehakiman menuju Kantor Perdana Menteri.

Di tengah terik matahari Malaysia, para pengunjuk rasa, yang didominasi oleh pengacara, membawa kegelisahan mendalam: independensi peradilan negara mereka terancam.

Semuanya bermula dari kekosongan yang tak kunjung terisi di pucuk pimpinan peradilan. Sejak awal Juli 2025, kursi-kursi penting, termasuk posisi Ketua Mahkamah Agung (MA), dibiarkan lowong berminggu-minggu. Tanpa ada pengganti resmi.

BACA JUGA:Desakan Tangkap Riza Chalid Meningkat, Sekata Institut Ungkap Lokasi dan Jejaknya di Malaysia

BACA JUGA:Malaysia Apresiasi Dukungan Indonesia dalam Isu Myanmar dan Serukan Perdamaian di Gaza

Tentu, kondisi tersebut jadi anomali.  Terlebih setelah mantan Ketua MA, Tengku Maimun Tuan Mat, pensiun pada Rabu, 2 Juli 2025. Yang mengherankan, ia tak mendapatkan perpanjangan masa jabatan enam bulan. Padahal, hak itu sebelumnya diberikan kepada hakim lain.

Situasi tersebut diperparah oleh gelombang pensiun. Sembilan anggota MA Malaysia telah atau akan pensiun antara April dan November tahun ini.

Padahal, sejak November 2024, baru ada dua penunjukan baru untuk hakim agung. Bayangkan, di pengadilan tertinggi negara itu, hanya tersisa enam hakim. Dan sebagian besar adalah wajah baru.

Selain itu, ada kekosongan 31 posisi hakim di seluruh pengadilan. Sebanyak 24 di antaranya di tingkat Pengadilan Tinggi.

PAYUNG-PAYUNG menaungi para demonstran yang menuntut transparansi jabatan Ketua Mahkamah Agung di Putrajaya, 14 Juli 2025.-MOHD RASFAN-AFP-

“Kita punya proses yang belum terpenuhi,” ujar Steven Thiru, mantan Presiden Perhimpunan Advokat Malaysia.

Kecurigaan pun merebak. Bisa jadi ada skenario tertentu sehingga peradilan dibiarkan tak stabil.

Sumber: