SMP Swasta Surabaya Lapor Ombudsman, Ada Siswa Cabut Berkas Pendaftaran setelah Diterima

BACA JUGA:Jalur SPMB Jatim 2025: Ajukan PIN Baru Jika Gagal Tahap 1

“Jika anak itu domisili luar zonasi, harus ada surat mutasi kerja orang tua. Kalau enggak ada, ya tidak bisa masuk. Mau lewat jalur manapun tidak bisa,” tambahnya.

Permasalahan SPMB yang tidak jelas itu ternyata berdampak besar ke sekolah swasta. Termasuk SMP Bina Bangsa yang tahun ini hanya memiliki dua rombel saja. Atau hanya 50 siswa yang mendaftar.

BACA JUGA:Pemprov Jatim Evaluasi Sistem SPMB SMA/SMK, Verifikasi Harus Selesai Sekali Datang

Budi, yang juga Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya Selatan, akhirnya melaporkan kejadian itu ke Ombudsman Perwakilan Jatim, kemarin.

Ia berharap Dinas Pendidikan Kota Surabaya bisa mencantumkan pagu dan jumlah siswa yang diterima di SMP negeri. Tentu agar tidak ada kecurangan atau penerimaan murid baru di luar sistem.

”Kami tidak memfitnah. Ini ada bukti valid. Ada formulir pendaftaran, KK, KTP, dan dokumen lainnya. Kami cuma ingin SPMB berjalan jujur dan transparan ,” ujar Budi.

BACA JUGA:Kuota Calon Siswa di SMP Swasta Baru Terisi 60 Persen: Tahun Ini Seret Pol...

Sebelumnua, pihaknya sempat melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Surabaya. Termasuk mengirim sejumlah bukti. Tujuannya, semua pihak mengetahui fakta sebenarnya.

Bahkan, sekolahnya sudah didatangi Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh yang menanyakan kasus siswa cabut berkas itu. ”Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ujarnya.

Jika terbukti ada penyimpangan dalam penerimaan siswa, seharusnya ada tindakan tegas. Dispendik Surabaya harus berani buka data. Siapa yang diterima, dari mana, dan bagaimana prosesnya.

BACA JUGA:Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah di Jatim: SD-SMP Nyaris Sempurna, SMA di Bawah 80 Persen

Supaya semua pihak bisa crosscheck dan ada akuntabilitas ”Kami hanya ingin siswa itu kembali ke sekolah kami,” ucapnya.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur berkomitmen akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Kepala Ombudsman Jatim Agus Muttaqin menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Sumber: