Lebih dari 700 Orang Tewas dalam Konflik Sweida, Israel Sebut Minoritas di Suriah Tidak Aman

HARIAN DISWAY - Bentrokan sektarian di Provinsi Sweida, Suriah selatan, telah menewaskan lebih dari 700 orang hanya dalam sepekan terakhir.

Sebagian besar korban berasal dari komunitas minoritas Druze, yang menjadi sasaran kekerasan bersenjata akibat ketegangan antara warga Druze dan milisi bersenjata dari suku Badui Sunni.

Kekerasan terbaru ini pecah setelah gesekan memuncak antara warga Druze dan suku Badui Sunni. Pemerintahan baru Suriah yang didominasi Islam Sunni dinilai gagal mencegah eskalasi.

Puluhan desa hancur, ribuan orang mengungsi, dan akses bantuan kemanusiaan masih tertutup akibat blokade serta situasi keamanan yang tidak stabil.

BACA JUGA:Israel Gempur Damaskus, Bela Warga Druze yang Dikepung Rezim Suriah

BACA JUGA:Ratusan Warga Druze Terobos Perbatasan Menuju Syria, Presiden Al-Shara Sebut Israel Tengah Mencari Keributan

Kementerian Dalam Negeri Suriah telah mengirimkan pasukan ke wilayah inti Druze, namun langkah itu justru memperburuk situasi.

Israel menyebut adanya eksekusi singkat dan pelanggaran terhadap warga sipil oleh pasukan pemerintah. Upaya gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat belum berhasil menghentikan kekerasan sepenuhnya.

Israel merespon dengan meluncurkan serangan udara ke Sweida dan Damaskus pada awal pekan ini. Tel Aviv menyebut tindakan itu sebagai bentuk perlindungan terhadap komunitas Druze yang juga memiliki populasi signifikan di Israel, terutama di Dataran Tinggi Golan dan wilayah utara.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyatakan bahwa janji Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Shaara, untuk melindungi minoritas tidak dapat dipercaya. “Di Suriah yang dikendalikan al-Shaara, menjadi bagian dari minoritas (Druze, Kurdi, Alawi, atau Kristen) sangat berbahaya,” kata Saar di platform X.

BACA JUGA:Israel Hancurkan Gereja Katolik dengan Tembakan Artileri, Tiga Orang Tewas

Ia mendesak komunitas internasional untuk tidak mengakui kedudukan sah pemerintah Suriah tanpa jaminan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

“Hak-hak minoritas adalah tanggung jawab bersama. Dunia tidak boleh menutup mata,” tegasnya.

Para pengamat menilai, selain alasan kemanusiaan, langkah Israel juga mencerminkan kekhawatiran geopolitik jangka panjang.

Sumber: