Profil Kwik Kian Gie, Jadi Pengusaha untuk Membiayai Kiprah di Politik

"Sekarang, saya sudah punya cukup uang untuk melakukan apa saja yang saya inginkan." Artinya, Kwik memang sangat berminat terlibat dalam bidang politik dan pemerintahan, serta pendidikan. Ia sadar, untuk mencapai keinginan itu, ia harus kaya raya dulu.

Setelah menjadi direktur dan komisaris di berbagai perusahaan, Kwik bisa mewujudkan cita-citanya membangun sekolah. Kini tinggal mengejar ambisi di politik.

BACA JUGA:Profil Faisal Basri, Dari Sekjen PAN Sampai Nyalon Gubernur DKI

BACA JUGA:Faisal Basri Unggah Tulisan ‘Rumah Indonesia, Rumah Kita’ sebelum Berpulang

Pilihannya tergolong berani. Pada dekade 1980-an, ketika para pengusaha keturunan Tionghoa bersembunyi di bawah ketiak para politisi Orde Baru, Kwik malah bergabung dengan oposisi: Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Keterlibatan itu menandai awal transisinya dari dunia bisnis dan pendidikan ke arena politik praktis. Di mana Kwik membawa perspektif ekonominya yang tajam ke berbagai kebijakan.

Wakil Ketua MPR RI (1999)

Pada 1999, Kwik Kian Gie dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari 1 Oktober hingga 26 Oktober. Meskipun singkat, posisi itu menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan pengaruhnya di tingkat legislatif.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000)

Profil Kwik Kian Gie, jadi pengusaha untuk membiayai kiprah di politik. Foto: Kwik Kian Gie bersama Direktur IMF Hubert Neiss pada 1999.-Davy-AFP

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI, Kwik Kian Gie kemudian diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin). Ia menjabat dari 29 Oktober 1999 hingga 23 Agustus 2000.

BACA JUGA:Diduga Kelelahan, Ekonom Faisal Basri Meninggal Dunia

BACA JUGA:Faisal Basri Sebut Nama Tiga Menteri yang Terlibat Politisasi Bansos

Selama masa jabatannya, ia menghadapi berbagai tantangan ekonomi pasca-krisis 1998. Salah satu momen krusial yang menunjukkan integritas dan prinsipnya adalah penolakannya terhadap rencana pemberlakuan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) untuk penyelesaian utang debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kwik Kian Gie menilai kebijakan MSAA tidak sesuai dengan undang-undang Indonesia dan pro kepentingan asing. Ia secara terbuka menyatakan bahwa MSAA disusun oleh orang-orang asing dan dipaksakan kepada Indonesia karena negara sangat membutuhkan bantuan dalam kondisi krisis.

Ia mengkritik keras wakil IMF yang dengan sombongnya mengatakan, "Kalau begitu Anda ubah undang-undang Anda" terkait penolakannya.

BACA JUGA:Dai Senior H. Abdul Hamid Mashun Meninggal, Pengurus dan Keluarga Besar Dewan Dakwah Jawa Timur Berduka

Sumber: berbagai sumber