Sudewo Lengser Tinggal Tunggu Waktu, Gerindra dan PKB Setujui Hak Angket untuk Pemakzulan

HARIAN DISWAY - Karier politik Sudewo di ujung tanduk. Ia baru saja dilantik sebagai bupati Pati pada 18 Juli 2025.

Namun, belum genap sebulan bertugas, mantan anggota DPR RI dua periode itu sudah digeruduk rakyatnya sendiri.

Anda sudah tahu, ribuan warga Pati menggelar demonstrasi besar-besaran di depan kantor bupati kemarin.

BACA JUGA:Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur Meski sudah Didemo Puluhan Ribu Warga

Mereka menuntut Sudewo untuk lengser. Yakni setelah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Publik pun geger. Isu itu ramai diperbincangkan di media sosial sejak awal Agustus. Terutama ketika Sudewo terkesan menantang warga Pati yang akan berunjuk rasa. Ia bersikukuh tak mau merevisi keputusan menaikkan PBB-P2 itu.

Sudewo menegaskan kebijakannya sudah bulat. Bahkan politikus Partai Gerindra itu tidak gentar didemo banyak orang. “Jangankan lima ribu orang yang demo, lima puluh ribu orang yang demo pun tidak akan membatalkan kebijakan PBB," kata Sudewo beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Demo Pati Rusuh, Tak Akan Bubar Hingga Sudewo Lengser

Pernyataan itu terang mengundang kemarahan warga Pati. Enam hari lalu, Sudewo pun mencabut kebijakan tersebut. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kemarahan warga tak bisa dibendung hingga terjadi kerusuhan kemarin.

Sebetulnya, pendapatan asli daerah (PAD) Pati sudah konsisten melebihi target yang ditetapkan dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, misalnya, PAD Pati tembus Rp416,35 miliar alias mencapai 110,6 persen dari target. Lalu naik menjadi Rp450,91 miliar atau mencapai 109,32 persen dari target.

Tentu, statistik itu bisa saja menjadi pertimbangan Sudewo menaikkan PBB-P2. Namun, kenaikan sebesar 250 persen membuat warga Pati tidak terima. Dianggap terlalu berlebihan. 

BACA JUGA:Demo Ricuh di Pati, Sudewo Tak Mau Temui Ribuan Warga

”Enggak apa-apa kalau (pemerintah) menaikkan pajak, tetapi kalau 250 persen itu tidak masuk akal. Ini memberatkan masyarakat, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit seperti sekarang,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Husein kepada wartawan.

Maka meletuslah demonstrasi itu. Tuntutan warga pun melebar ke mana-mana. Tak cuma soal kenaikan PBB-P2 250 persen. Melainkan juga wacana penarikan pajak bagi pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp 10.000 per hari atau sekitar Rp 300.000 per bulan.

Sumber: