Sudewo Lengser Tinggal Tunggu Waktu, Gerindra dan PKB Setujui Hak Angket untuk Pemakzulan

BACA JUGA:Wagub Jateng Imbau Demo Pati Berjalan Damai, Ingatkan Kepala Daerah Lain Belajar dari Kasus Sudewo

Selain itu, kemarahan mereka juga disebabkan oleh sejumlah kebijakan Sudewo lainnya yang dianggap terlalu payah. Yakni penerapan lima hari sekolah, renovasi Alun-alun Pati senilai Rp2 miliar, pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang memiliki nilai sejarah, proyek videotron senilai Rp1,39 miliar, regrouping sekolah yang berpotensi memberhentikan guru honorer, hingga pemecatan ratusan eks pegawai honorer RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon, lalu diganti dengan pegawai baru.

BACA JUGA:Demo Warga Pati Hari Ini, 100 Ribu Massa Siap Dikerahkan Tuntut Sudewo Lengser!

DPRD Pati ikut turun tangan merespons tuntutan warga. Bahkan, menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Sudewo, Rabu, 13 Agustus 2025. Salah satu yang mengusulkan hak angket pemakzulan adalah Fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan partai dari Sudewo.

Hak angket itu akan fokus pada penyelidikan kebijakan kenaikan PBB-P2. Usulan hak angket itu dinyatakan memenuhi syarat secara formal. Setiap tahapan pun dipastikan berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

BACA JUGA:Untung, Sudewo Bukan Orang Malang

”Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita menyetujui penjadwalan dan usulan angket,” ujar Ketua DPRD Pati Ali Badrudin kepada wartawan, kemarin.

Sudewo seolah sudah menyerah. Saat menemui massa demo, ia nongol dari mobil rantis. Bahkan cuma melontarkan beberapa kalimat sembari dilempari botol dan sandal oleh massa.

“Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan berbuat lebih baik. Terima kasih,” ucapnya singkat lantas beringsut masuk mobil lagi. Sudewo pun sudah mendengar soal hak angket itu. Ia juga tak ada perlawanan. "Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD, saya menghormati hak angket tersebut,” tegasnya.

BACA JUGA:Berikut 6 Tuntutan Warga Pati yang Gelar Demo Hari Ini!

Isu itu juga mengusik Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terus memonitor dan melakukan koordinasi sejak adanya dinamika tersebut. Termasuk menjalin komunikasi dengan Sudewo langsung secara personal. Ia memastikan Istana menghormati proses unjuk rasa dan hak angket DPRD Pati.

Presiden Prabowo Subianto yang sekaligus ketua umum Partai Gerindra tampaknya juga bersikap sama. Gerindra mendukung usulan hak angket dan pansus DPRD Pati untuk memproses pemakzulan Sudewo yang tak lain merupakan kadernya.

BACA JUGA:Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur Meski sudah Didemo Puluhan Ribu Warga

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Bahtra Banong berharap proses hak angket dan pansus bisa mengungkap persoalan secara terang. Sikap adil harus dijaga. Sudewo harus dibebaskan jika tidak bersalah, namun diberi sanksi jika terbukti melanggar.

“Kami menunggu putusan hak angket. Partai juga sudah meminta beliau menyampaikan permintaan maaf kepada warga,” ungkapnya.

Sumber: