BRIN Dukung Rencana Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai Duit APBN

HARIAN DISWAY - Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang berencana menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rekonstruksi Pondok Pesantren Al Khoziny.

Menurutnya, penggunaan APBN sebagai dana publik untuk lembaga pendidikan dan keagamaan adalah kebijakan yang sesuai.

“Pesantren adalah institusi penyelenggara pendidikan yang merupakan barang publik sehingga penggunaan APBN selaku dana publik untuk pembangunan kembali sebenarnya sudah selaras karena dana publik untuk barang publik,” ucap peneliti politik BRIN Wasisto Raharjo Jati pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Menurutnya negara mengemban kewajiban untuk memastikan lembaga tersebut berdiri dengan aman dan layak setelah musibah besar menimpa Ponpes Al Khoziny beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Cak Imin Ceritakan Kiai Madura yang Bersyukur Putranya Wafat Saat Salat di Ponpes Al Khoziny

BACA JUGA:Polda Jatim Tetapkan Status Quo Bangunan Terdampak Ambruknya Musala Ponpes Al-Khoziny

Namun, Wasisto berpesan agar kebijakan ini tidak bersifat parsial. Ia mengingatkan agar Satgas Penataan Pembangunan Pesantren perlu terlebih dahulu melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan pesantren di seluruh wilayah.

Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. 

“Penggunaan APBN untuk audit pesantren perlu dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antarpesantren,” pesan Wasisto kepada awakmedia.

Wasisto turut mengusulkan agar alokasi APBN untuk pemulihan infrastruktur keagamaan tidak terbatas pada pesantren saja.

BACA JUGA:Kisah Heroik Tim Rescue Surabaya Evakuasi Santri Ponpes Al-Khoziny di Tengah Puing Beton

BACA JUGA:Seluruh Korban Tragedi Ponpes Al-Khoziny Teridentifikasi, Operasi DVI Resmi Ditutup

Pemerintah perlu memperluas cakupan bantuan rekonstruksi agar tidak hanya menyasar rumah ibadah tertentu, melainkan juga tempat ibadah agama lainnya. Langkah ini penting untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesetaraan antarumat beragama.

“Ke depan, saya pikir tak hanya pesantren, namun juga bisa digelontorkan untuk pembangunan atau renovasi sarana peribadahan agama dan kepercayaan lain. Dengan demikian, semua umat beragama Indonesia mendapat akses dan perlakuan setara,” tambahnya.

Sumber: