Presiden Prabowo Sesalkan Demo Pati, Minta Pejabat Hati-Hati Ambil Kebijakan

BACA JUGA:Demo Warga Pati Hari Ini, 100 Ribu Massa Siap Dikerahkan Tuntut Sudewo Lengser!

"Kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apapun baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu," kata Prasetyo.

Prasetyo juga mengungkapkan bahwa sejak awal muncul, pemerintah pusat telah memantau kasus tersebut. Bahkan, terus berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, guna mendapat solusi terbaik.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati," jelasnya.

BACA JUGA:Warga Pati Kompak Berikan Bantuan Makanan Untuk Warga yang Demo Hari Ini

BACA JUGA:Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen

Diketahui, aksi unjuk rasa untuk melengserkan Sudewo dari jabatannya bukan hanya dipicu kebijakan kenaikan PBB. Kebijakan tersebut bahkan sudah dibatalkan pada 7 Agustus 2025.

Namun, masyarakat Pati juga menolak sejumlah kebijakan lain, seperti penerapan lima hari sekolah, renovasi Alun-alun Pati senilai Rp 2 miliar, pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang memiliki nilai sejarah, dan proyek videotron senilai Rp1,39 miliar.

Tak hanya itu, warga juga memprotes kebijakan regrouping sekolah yang berpotensi memberhentikan guru honorer, serta pemecatan ratusan eks pegawai honorer RSUD RAA Soewondo tanpa kompensasi yang layak.

Dengan demikian, aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk perlawanan warga terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, sekaligus peringatan agar pemerintah daerah lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. (*)

*) Mahasiswa magang dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya

Sumber: