Pemerintah Siapkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP untuk Stabilkan Harga di Pasar

Pemerintah Siapkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP untuk Stabilkan Harga di Pasar

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perekonomian nasional bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025.--

HARIAN DISWAY – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai kondisi ekonomi nasional di Istana Merdeka pada Senin, 25 Agustus 2025.

Dengan topik utama bantuan pangan, pengembangan energi dari sampah, serta penguatan koperasi desa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman  menegaskan kesiapan pemerintah untuk menstabilkan harga beras melalui operasi pasar berkelanjutan, serta percepatan proyek waste-to-energy.

BACA JUGA:DPR dan Pemerintah Sepakati RAPBN 2026: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen, Penerimaan Negara Rp3 Ribu Triliun

BACA JUGA:Wamentan Resmikan Instalasi Biogas PT Greenfields Indonesia Dairy Farm 2 Blitar

Mentan menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan stok beras dalam Program Stabilitas Harga Pangan (SPHP) dengan total 1,3 juta ton hingga Desember mendatang.

“Insya Allah, ke depan harga beras akan mulai turun secara bertahap,” tegasnya di hadapan Presiden dan jajaran kabinet.

Program ini juga dirancang untuk memperlancar distribusi harian di pasar. Sebagai gambaran, hingga saat ini distribusi baru mencapai rata-rata 6.000 ton per hari, jauh dari target 30.000 ton.

Sehingga pemerintah mengebut agar dalam satu sampai dua bulan ke depan pasar kembali “banjir” pasokan SPHP.

BACA JUGA:Dugaan Beras Palsu Merebak, Kementan Gandeng Kepolisian Periksa Empat Produsen

Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa capaian distribusi saat ini telah menyentuh 360 ribu ton bantuan pangan.

Sementara itu, Presiden menginstruksikan agar tahapan administrasi untuk proyek waste-to-energy dipersingkat dari enam bulan menjadi hanya tiga bulan, agar penyelesaian pembangunan dalam 18 bulan lebih mudah tercapai.

Rapat tersebut juga membahas implementasi program koperasi desa yang tengah menunggu turunan regulasi dari Kementerian Keuangan.

BACA JUGA:212 Merek Beras Tidak Penuhi Syarat, Kementan Bertindak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: