Makin Redupnya Lentera Empati Gedung Senayan

ILUSTRASI Makin Redupnya Lentera Empati Gedung Senayan.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
WACANA kenaikan komponen tunjangan gaji anggota DPR hingga puluhan juta per bulan menyulut kritik tajam mayoritas kelompok masyarakat. Di tengah kondisi rakyat yang masih berjuang karena makin membubungnya kebutuhan hidup, usulan kenaikan tunjangan jelas terlihat tidak mencerminkan sensitivitas para wakil rakyat terhadap sikon ekonomi sulit yang sedang dihadapi rakyat.
Banyak masyarakat yang merasakan bahwa DPR tidak memahami realitas kehidupan sehari-hari mereka. Kesenjangan antara penghasilan wakil rakyat dan rakyat itu sendiri kian mencolok.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ada upaya DPR untuk kian mempertebal privilese di atas penderitaan rakyat.
BACA JUGA:Kenaikan Tunjangan DPR RI, Joget di Senayan, dan Krisis Empati Sosial
Berbagai kecaman dan hujatan hingga unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR dari sejumlah lapisan mahasiswa dan kelompok masyarakat yang ditujukan kepada para wakilnya yang duduk di gedung Senayan menunjukkan kian tereduksinya ”rasa keterwakilan” (sense of representativeness) mereka.
Bahkan, muncul tagar ”bubarkan DPR” sebagai bentuk ekspresi hilangnya kepercayaan dan legitimasi publik kepada anggota legislatif.
Jika kita menengok kembali ke belakang, capaian kinerja para anggota legislatif belum menunjukkan gebrakan signifikan yang terjadi di DPR RI selama satu-dua dasawarsa pasca berjalannya reformasi. Perbaikan hanya terlihat dari sisi fisik.
Yakni, meningkatnya fasilitas dan sarana pendukung serta tunjangan yang diberikan negara yang notabene menggunakan uang rakyat. Sebaliknya, kinerja DPR seolah berjalan di tempat.
Gambaran itu sangat mudah dilihat dari begitu banyaknya berita tentang bagaimana para anggota DPR yang hanya bersemangat untuk kunker ke luar negeri dengan dalih studi banding dan minimnya kehadiran alias sering bolosnya mereka pada sidang-sidang rutin di DPR.
Tidak heran, sinisme publik terhadap fungsionalitas dan peran wakilnya di legislatif kian meningkat. Di manakah suara para wakil rakyat ketika pemerintah merilis kebijakan kenaikan berbagai pungutan yang sangat membebani rakyat?
Di manakah suara lantang anggota DPR yang membela konstituen ketika berbagai pungutan pajak kian membebani rakyat?
SENSE OF CRISIS
Lembaga legislatif sebagai salah satu dari tiga komponen trias politika selain eksekutif dan yudikatif, secara konstitusi, merupakan kepanjangan suara rakyat.
Artinya, para anggota DPR yang duduk di gedung parlemen adalah mereka yang mewakili rakyat di mana suara yang dititipkan rakyat kepada mereka pada saat pesta demokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: