Demo 2 September, BEM SI Belum Umumkan Lokasi Resmi

HARIAN DISWAY — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 2 September 2025 di Jakarta. 

Namun, hingga pagi ini, kepastian mengenai lokasi dan titik kumpul demonstrasi belum diumumkan secara resmi.

BACA JUGA:Demo Mahasiswa Ditunda, BEM SI Tunggu Situasi Jakarta Kondusif

Sejumlah isu besar menjadi latar belakang gerakan mahasiswa kali ini. Di antaranya penolakan terhadap wacana kenaikan tunjangan anggota DPR dan kritik atas berbagai kebijakan pemerintah.

Aksi kali ini disebut sebagai kelanjutan gerakan Indonesia (C)Emas Jilid II. Sebelumnya, BEM SI juga menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia (C)Emas pada 28 Juli lalu.

BACA JUGA:Kondisi Semakin Ricuh, BEM SI Tegaskan Tidak Ada Aksi Hari Ini

Informasi mengenai titik aksi sudah beredar luas di publik. Beberapa lokasi yang disebut antara lain Gedung DPR/MPR RI, Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Balai Kota DKI Jakarta, serta kawasan Istana Merdeka.

Meski demikian, Koordinator Aliansi BEM SI Muzammil Ihsan tidak memberikan detail terkait lokasi. “Rencana aksi ada, tapi kami belum menentukan titik kumpul dan lokasi,” ujarnya kepada media, Senin 1 September 2025.

BACA JUGA:Inilah Tuntutan BEM Nusantara Surabaya

Selain itu, ada agenda dari kelompok mahasiswa dan organisasi lain di beberapa titik berbeda. Di antaranya depan DPR/MPR, depan Kemendikti Saintek, Kantor Puslapdik, Silang Selatan Monas, Sat Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, kawasan Menteng, dan wilayah Sawah Besar.

BACA JUGA:BEM Nusantara Jatim Geruduk Polda, Bawa 7 Tuntutan dan Desak Reformasi Polri

Namun, belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait jam dimulainya aksi. Situasi ini membuat publik masih menunggu kepastian apakah titik-titik yang disebut benar akan menjadi lokasi demonstrasi.

Aksi ini pun dijadwalkan akan membawa 11 poin tuntutan utama yang menyoroti isu nasional. Mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, audit menyeluruh izin pertambangan, penolakan pembangunan pengadilan militer di kampus, hingga penghentian praktik dwifungsi sipil dan militer.

Mahasiswa juga menuntut pencabutan Undang-Undang TNI serta penghentian intimidasi aparat terhadap masyarakat. Mereka meminta kebebasan hukum bagi mahasiswa yang dikriminalisasi karena menyuarakan pendapat.

Sumber: