Pemkab Gresik dan Komisi IX DPR RI Bahas UMK dan Investasi, Wabup Alif Tekankan Dialog Tripartit

GRESIK, HARIAN DISWAY – Tingginya investasi asing di Kabupaten Gresik berbanding lurus dengan dinamika ketenagakerjaan, terutama persoalan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan perlindungan pekerja.

Isu strategis tersebut menjadi sorotan Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja ke Kantor Bupati Gresik, Jumat, 12 September 2025.

BACA JUGA:Pemkab Gresik Perpanjang Diskon Pajak BPHTB Hingga 80 Persen, Berlaku untuk Waris dan Hibah

Rombongan Komisi IX DPR RI terdiri atas para anggota dan staf ahli ditemui langsung oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif.

Turut hadir perwakilan beberapa perusahaan di Kabupaten Gresik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, serta BPJS Ketenagakerjaan selaku mitra Komisi IX DPR RI.

BACA JUGA:Gresik Kembali Jadi Juara Umum MTQ Jawa Timur, Gus Yani: Bukti Gudang Hafiz

Kabupaten Gresik yang dikenal sebagai daerah intanpari (industri, pertanian, pariwisata) memiliki UMK cukup tinggi.

Namun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama melalui dialog dan kolaborasi.

BACA JUGA:Geliat Home Industri Songkok di Gresik: Produksi Songkok Masif, Siap Jadi Destinasi Wisata Kreatif

Wakil Bupati Asluchul Alif menyampaikan bahwa Kabupaten Gresik menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi di Jawa Timur dengan dominasi Penanaman Modal Asing (PMA).

Meski demikian, pemkab berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlanjutan investasi dan perlindungan hak-hak pekerja.

BACA JUGA:Ratusan Warga Serbu Pasar Murah di Gresik, Khofifah Komitmen Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli

“Kami terus mengedepankan dialog dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha agar kebijakan ketenagakerjaan termasuk UMK dapat diterima semua pihak. Dengan cara ini, iklim usaha terjaga dan tenaga kerja terlindungi,” ujar Wabup Alif.

Senada, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Zainul Arifin, menambahkan bahwa selama tahun ini terdapat lima pengaduan terkait penerapan UMK.

Sumber: