Marak Kasus Keracunan, YLKI Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis!

Kelima, pemerintah harus membuka platform digital untuk menampung keluhan publik, agar masyarakat yang terdampak bisa menyampaikan pengaduan dan pihak berwenang bisa memperoleh kritik serta masukan untuk evaluasi kebijakan program.

Lebih jauh lagi, YLKI turut menuntut agar negara mengambil tanggung jawab penuh atas konsekuensi kesehatan dan kerugian lain yang dialami oleh penerima manfaat MBG. Bila pembenahan tidak dilakukan secara serius dan menyeluruh, YLKI akan mengusulkan penghentian sementara program MBG agar dampak buruk tidak meluas.

BACA JUGA:Hasil Lab Ungkap Penyebab Keracunan Massal MBG di Sukabumi: Bakteri hingga Jamur

BACA JUGA:Keracunan MBG Picu Polemik, Istana Tegaskan Arahan Presiden untuk Perbaikan

“Jika tidak ada perubahan secara menyeluruh, MBG bisa berubah menjadi bom waktu. Lonjakan kasus penyakit akibat konsumsi makanan berkualitas rendah sangat mungkin terjadi,” tegas Niti Emiliana.

Temuan dari media lokal menguatkan kekhawatiran YLKI. Salah satu laporan menyebut bahwa setidaknya 842 siswa tercatat menjadi korban keracunan dalam satu hingga dua hari terakhir di berbagai wilayah. 

Ratusan siswa mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis yang disajikan di sejumlah sekolah di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat-Istimewa-

Di Kabupaten Bandung Barat, misalnya, di Kecamatan Cipongkor dilaporkan ada 364 siswa yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. 

YLKI juga mengingatkan bahwa pelajar korban keracunan MBG berhak mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana terhadap penyelenggara program MBG yang terbukti lalai. Pandangan ini didasari prinsip YLKI bahwa hak konsumen atas makanan yang aman tidak boleh diremehkan.

BACA JUGA:Kasus Keracunan Massal Program MBG, Pemerintah Ambil Langkah Darurat

BACA JUGA:Istana Minta Maaf atas Kasus Keracunan MBG, Prof Tjandra Ungkap Tiga Titik Kritis Evaluasi

Dalam konteks ini, pemerintah tidak bisa bersikap pasif. Pemerintah harus sadar dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh akses ke makanan yang sehat, aman, dan bergizi.

Transparansi dalam mekanisme program, pengawasan sistematis, serta perbaikan tata kelola secara berkelanjutan menjadi kunci utama agar MBG tidak menjadi beban baru, melainkan menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat terutama pelajar. (*)

*) Mahasiswa magang Prodi Sastra Inggris, Universitas Negeri Surabaya

Sumber: