Agar Bansos Tidak Salah Sasaran, Surabaya Perbarui Data Warga Mulai September

Agar Bansos Tidak Salah Sasaran, Surabaya Perbarui Data Warga Mulai September

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhammad Saifuddin, menegaskan pentingnya pelatihan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk mengoptimalkan program DTSEN-Tirtha Nirwana Sidik-Harian Disway


Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya M. Fikser-Humas Pemkot Surabaya-

Menurutnya, pemutakhiran data tersebut akan membantu pemerintah memastikan bahwa program-program yang dijalankan tepat sasaran.

"Tanpa data terbaru, bantuan sosial berisiko salah sasaran. Ini adalah upaya kami untuk meminimalisir inclusion error dan exclusion error," jelas Fikser.

Tidak hanya untuk intervensi jangka pendek, DTSEN juga dianggap krusial dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

"Kami akan merancang intervensi di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan berbasis bukti," tambahnya.

Hal itu menunjukkan bahwa data sosial ekonomi bukan hanya angka, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sebelum melakukan pendataan secara langsung, Pemkot Surabaya telah mengadakan pelatihan untuk petugas pemutakhiran pada 25-28 September 2025.

Dengan pelatihan itu diharapkan para petugas mampu mendata kondisi sosial ekonomi warga secara akurat. DTSEN bertujuan untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi. 

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Gresik Jamin Nasib Tenaga Honorer, Tak Akan Ada PHK

BACA JUGA:Bangun Lapangan Padel dan Mini Soccer di THR, DPRD Surabaya: Perlu Survei!

Caranya, mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan satu data yang sama, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan adil.

Saifuddin juga menyoroti pentingnya kepastian beban kerja bagi KSH. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan indikator yang jelas mengenai pekerjaan dan keberhasilan mereka.

"Pemerintah seharusnya memberikan reward kepada KSH yang berprestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan DTSEN, Saifuddin menyarankan agar Pemkot sering memberikan bimbingan teknis (BIMTEK) kepada KSH.

Setidaknya, BIMTEK dilakukan tiga hingga enam bulan sekali. Ini tidak hanya untuk DTSEN, tetapi juga untuk program-program lain, mengingat KSH adalah ujung tombak di lapangan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: