DPR Komisi IX Setujui Tambahan Rp144 Miliar untuk Kemenaker

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Chaniago.--ist--
JAKARTA, HARIAN DISWAY -- Komisi IX DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 144 miliar untuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada tahun anggaran 2026. Disebutkan, dana tambahan tersebut akan difokuskan untuk perluasan program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari menjelaskan tambahan anggaran ini akan memperkuat sejumlah program strategis yang telah dipersiapkan oleh Kemenaker. Terutama dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.
“Ada Rp144 miliar untuk peningkatan kompetensi maupun produktivitas tenaga kerja. Programnya sudah ada, hanya karena tambahan anggaran ini targetnya diperluas,” terang Putih pada Rabu, 8 Oktober 2025.
BACA JUGA:Pemkab Gresik dan Komisi IX DPR RI Bahas UMK dan Investasi, Wabup Alif Tekankan Dialog Tripartit
BACA JUGA:Komisi IX DPR Imbau Kemenkes Tinjau Ulang Rencana Dokter Umum Lakukan Operasi Caesar di Wilayah 3T
Melanjutkan, Putih menegaskan tambahan anggaran tersebut tidak termasuk Program Magang Nasional. Lantaran program tersebut sudah memiliki pos anggaran tersendiri dalam APBN 2025.
Meski demikian, Komisi IX DPR RI menyetujui tambahan dana pendukung dengan tujuan menyelesaikan pelaksanaan program magang hingga April 2026.
“Kami juga menyetujui untuk dilakukan penambahan bagi sisa waktu program pemagangan tersebut,” kata Putih.
BACA JUGA:Komisi IX DPR Desak BPOM Awasi Produksi Tahu Berbahan Bakar Plastik
BACA JUGA:Kasus Kekerasan Seksual di RSHS, Komisi IX DPR Soroti Kegagalan Sistemik Dunia Kedokteran
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago membenarkan bahwa rapat kerja bersama Menteri Ketenagaakerjaan (Menaker) juga membahas terkait kelanjutan Program Magang Nasional.
“Soal rapat anggaran saja, iya, Menaker hadir, dan memang berkaitan dengan program magang nasional,” jelasnya saat dikonfirmasi.
Sebagai informasi, Program Magang Nasional 2025 secara resmi dibuka pada 7 Oktober 2025 dan akan berlangsung hingga 12 Oktober 2025. Diketahui, pemerintah menargetkan sebanyak 20.000 peserta pada tahap awal.
BACA JUGA:MBG Hadapi Persoalan Serius, Komisi IX Desak BGN Bentuk Eksosistem SPPG yang Terstruktur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: