Menkeu Purbaya Tolak Dana APBN untuk Bayar Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Ia menjelaskan seluruh pembiayaan proyek dilakukan secara business-to-business melalui kerja sama bisnis antara Indonesia dan Tiongkok.

“Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, dimana konsorsium Indonesia-nya dimiliki oleh PT KAI,” jawab Suminto.

Suminto menambahkan jika tanggung jawab atas kewajiban utang maupun risiko finansial sepenuhnya berada di tangan para badan usaha yang terlibat, bukan pemerintah pusat.

BACA JUGA:Bukan Kementerian BUMN, Ini Alasan DPRD Surabaya Temui Danantara soal Lahan Pertamina

BACA JUGA:Purbaya Lanjut ‘Bersih-Bersih’, Bea Cukai Jadi Target Berikutnya

Sementara itu, COO Danantara Dony Oskaria menjelaskan bahwa pihaknya telah merancang dua alternatif penyelesaian terhadap pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCIC.

Opsi pertama yakni penambahan ekuitas dengan cara menyuntikkan modal baru dari pemegang saham.

Sedangkan opsi kedua adalah penyerahan aset infrastruktur kepada pemerintah, meniru skema umum dalam sektor transportasi nasional.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Ini dua opsi yang kami coba tawarkan,” ungkap Dony saat konferensi pers berlangsung di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

BACA JUGA:Penyerapan Lambat, Purbaya Akan Pindahkan Rp15 Triliun dari BTN ke Bank Jatim dan DKI

BACA JUGA:Protes Gubernur soal TKD Dinilai Terlambat, Komisi II DPR: Seharusnya Sebelum UU APBN Ditetapkan

Dony menambahkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diyakini akan memberikan manfaat yang nyata bagi publik, salah satunya dalam hal efisiensi waktu tempuh perjalanan antara Jakarta dan Bandung.

Ia memaparkan, jumlah pengguna layanan Kereta Cepat Whoosh menembus 30.000 penumpang per hari, menunjukkan bukti konkret antusiasme masyarakat terhadap proyek pembangunan transportasi tersebut.

Proyek kereta cepat yang resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023 tersebut sempat mengalami kenaikan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp19,54 triliun.

Untuk menutup kekurangan itu, KCIC memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi yang bila dikonversikan sekitar Rp6,98 triliun.

Sumber: