Istana Tanggapi Protes Kepala Daerah Soal Pemotongan Anggaran: Ada Transfer Langsung dan Tidak Langsung seperti MBG

HARIAN DISWAY - Istana angkat bicara soal 18 kepala daerah yang menyuarakan penolakan terhadap pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mekanisme alokasi TKD kini dibagi menjadi dua jenis, yakni transfer langsung dan tidak langsung. 

Prasetyo menyebut bahwa langkah pemotongan bukanlah bentuk agresi, melainkan bagian dari upaya penataan tata kelola anggaran pusat dan daerah.

Prasetyo juga menolak anggapan bahwa para kepala daerah datang dan "berdemo" ke pemerintah pusat.

“Bukan menggeruduk lah itu, mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika dan kemarin sudah kita terima,” ucapnya.

BACA JUGA:Pemerintah Klarifikasi soal Pemotongan Dana TKD, Tegaskan Tak Kurangi Hak Daerah

BACA JUGA:Protes Gubernur soal TKD Dinilai Terlambat, Komisi II DPR: Seharusnya Sebelum UU APBN Ditetapkan

Dalam penjelasannya, Prasetyo megatakan bahwa TKD yang bersifat tidak langsung muncul melalui program-program pusat yang manfaatnya dinikmati masyarakat secara luas. Salah satu contoh program yang disebut adalah MBG.

Terkait program MBG, Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun mendatang, total alokasi anggaran untuk MBG diproyeksi mencapai Rp335 triliun.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut akan dirasakan oleh daerah-daerah secara menyeluruh. “Itu kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu,” ujarnya. 

Di samping menjelaskan struktur TKD dan alokasi program pusat, Prasetyo menyatakan bahwa pemotongan dana tidak dilakukan sembarangan.

Langkah itu dianggap sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola keuangan pemerintahan pusat dan daerah, agar penyaluran anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. 

BACA JUGA:Eri Cahyadi Usulkan TKD Berbasis Kekuatan Fiskal Daerah

BACA JUGA:Reformasi TKDN Bikin Pengusaha Khawatir, Daya Saing Industri Lokal Bisa Melemah

Sumber: