DEN Tegaskan Family Office Bukan Proyek Pemerintah dan Tak Pakai APBN

HARIAN DISWAY - Juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi menegaskan bahwa inisiatif pembentukan Family Office bukan proyek pemerintah dan tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan mendanai pendirian Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) menggunakan dana negara.

BACA JUGA:Purbaya Tegas Tolak Dana APBN untuk Proyek Family Office Usulan Luhut

“Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” tutur Purbaya pada Senin, 13 Oktober 2025.

Menanggapi pernyataan tersebut, Jodi menyebut sikap tersebut tidak relevan karena Family Office memang tidak dirancang untuk menerima pendanaan dari APBN.

BACA JUGA:Tolak Kucurkan Duit APBN ke Family Office-nya Luhut, Purbaya: Bangun Aja Sendiri!

“Jadi tidak relevan jika ada pihak yang menyatakan tidak akan mendanai Family Office, karena memang tidak dirancang untuk didanai APBN,” katanya, Rabu, 15 Oktober 2025.

Jodi menjelaskan bahwa Family Office merupakan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dapat dikelola dan ditanamkan secara produktif di Indonesia.

BACA JUGA:Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Begini Respons Istana

Menurutnya, gagasan ini bersifat jangka panjang dan berasal langsung dari Ketua DEN, bukan bagian dari program pemerintah.

Dalam skema tersebut, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ekosistem pendukung bagi masuknya investasi dari investor besar dunia.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Tolak Dana APBN untuk Bayar Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Jodi menekankan bahwa pendanaan Family Office akan berasal dari investor swasta dan institusi global, bukan dari anggaran negara.

“Tidak ada pendanaan APBN dalam inisiatif ini,” tutupnya.

Sumber: