Menkeu Purbaya Dipanggil Wapres Gibran Imbas Pemotongan TKD

HARIAN DISWAY - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa dirinya telah dipanggil oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah rapat khusus terkait isu pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) menjelang tahun anggaran 2026. 

Pemanggilan tersebut berlangsung dalam kerangka pembahasan kondisi perekonomian nasional dan keresahan sejumlah pemerintah daerah atas keputusan pemangkasan TKD yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan.

“Biasa, diskusi masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia (Gibran,Rwd) juga menyuarakan keresahan dari para pemimpin daerah yang anggarannya dipotong,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat, Jumat 17 Oktober 2025. 

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu Wapres juga menanyakan langkah lanjutan yang akan diterapkan oleh Kemenkeu sebagai tanggapan atas protes pemerintah daerah. “Dalam jangka pendek saya gak bisa apa-apa, ini kan saya baru sebulan. Paling saya minta Pemda buat merapikan belanja Triwulan I,” imbuh Purbaya. 

BACA JUGA:Pemerintah Tambah Rp30 Triliun untuk BLT Kesra, Purbaya: Kita Kaya Kok

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Gelontor BLT Rp30 Triliun, Optimistis Jadi Stimulus Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen

Polemik mulai muncul setelah Kemenkeu mengusulkan pemangkasan alokasi TKD dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang kemudian menuai kritik keras dari pemerintah daerah.

Setidaknya 18 Gubernur dari berbagai provinsi dilaporkan telah menyambangi Kemenkeu untuk mengajukan protes secara langsung terhadap kebijakan tersebut. 

Purbaya yang baru menjabat sebagai Menkeu sekitar sebulan lalu menyadari bahwa posisi jangka pendeknya membuat ruang manuver terbatas.

Namun ia mengajak pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan pengaturan ulang anggaran agar dampak pemangkasan dapat diantisipasi.

Ia menambahkan bahwa penataan belanja triwulan pertama menjadi salah satu langkah awal yang bisa dilakukan.

BACA JUGA:Purbaya Sindir Era Jokowi: Bangun Infrastruktur di Mana-Mana, Tapi Pertumbuhan Ekonomi Justru Lebih Rendah

BACA JUGA:Purbaya Geram Petugas Bea Cukai Nongkrong di Starbucks, Ancam Pecat ASN Tak Disiplin

Sementara itu, belum ada rincian lebih lanjut dari Kemenkeu atau Wapres mengenai besaran pemangkasan TKD maupun alokasi alternatif yang disediakan.

Sumber: