Purbaya Geram Petugas Bea Cukai Nongkrong di Starbucks, Ancam Pecat ASN Tak Disiplin

HARIAN DISWAY - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak tegas pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berperilaku tidak pantas saat mengenakan seragam dinas.

Hal itu disampaikannya usai menerima laporan masyarakat melalui kanal aduan Lapor Pak Purbaya, yang menyoroti sejumlah petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks sambil membicarakan urusan bisnis.

Dalam laporan yang dibacakan Purbaya, seorang warga mengaku melihat beberapa petugas Bea Cukai lengkap dengan seragam dinas dan laptop, duduk berkelompok di Starbucks hampir setiap hari.

Mereka disebut berdiskusi soal pengamanan aset, pengiriman mobil, hingga cara menjualnya. Pelapor merasa risih dan meminta Kementerian Keuangan untuk menindak perilaku yang dianggap tidak pantas bagi aparatur negara.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Buka Kanal “Lapor Pak Purbaya” untuk Aduan Bea Cukai dan Pajak

BACA JUGA:Kanal Aduan 'Lapor Pak Purbaya' Resmi Aktif, Purbaya: Kita Sikat Pegawai Usil

Menanggapi laporan tersebut, Purbaya langsung menunjukkan kemarahannya. Ia menyebut tindakan para pegawai itu sebagai bentuk ketidakdisiplinan dan ketidakpedulian terhadap upaya reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Kementerian Keuangan.

“Saya baru tahu, meskipun sudah kita gebrak-gebrak masih seperti ini, artinya mereka tidak peduli. Hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, saya akan pecat. Walaupun katanya pecat pegawai negeri susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya,” tegas Purbaya.

Ia juga mengkritik keras gaya hidup para aparat yang dinilai tidak mencerminkan etika ASN, terlebih saat sedang memakai atribut dinas di tempat umum.

BACA JUGA:Purbaya Tegas Tolak Dana APBN untuk Proyek Family Office Usulan Luhut

BACA JUGA:Tolak Kucurkan Duit APBN ke Family Office-nya Luhut, Purbaya: Bangun Aja Sendiri!

“Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam, enggak kira-kira lu. Kalau mau nongkrong, yang sopan-sopan dikit lah,” ujarnya.

Purbaya menilai, perilaku semacam ini mencoreng citra institusi dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.

Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dan keteladanan, apalagi setelah banyak upaya perbaikan dilakukan pasca berbagai kasus pelanggaran etik di lingkungan DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sumber: