Purbaya Siapkan Operasi Sikat Mafia Tekstil dan Baja, Sudah Kantongi Daftar Namanya

“Kalau ceteris paribus, ya, kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di under-invoicing, segala macam, kita periksa lagi,” tegas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa kepada awakmedia. 

BACA JUGA:Kejagung Sita Eksekusi Perkara Cukai dengan Terpidana Ahmad Safriansyah

BACA JUGA:Pemerintah Tambah Rp30 Triliun untuk BLT Kesra, Purbaya: Kita Kaya Kok

Pada kesempatan yang sama, Purbaya menyoroti praktik manipulatif di sektor perpajakan. Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang bermain di area abu-abu pajak.

Menurutnya, praktik “main mata” antara petugas dan Wajib Pajak menjadi salah satu sumber utama kebocoran penerimaan negara.

“Di pajak juga, saya harapkan yang main-main itu enggak main-main lagi sehingga kita enggak bocor pajaknya,” tegasnya.

Lebih jauh, Purbaya turut membeberkan maraknya negosiasi ilegal antara oknum aparat dengan Wajib Pajak yang menyebabkan pendapatan negara berkurang signifikan. Pola ini, kata dia, sudah lama terjadi dan harus segera dihentikan.

“Pajak? Ya mereka nego lah sama itu, sama wajib pajaknya. Ya, akhirnya pemerintah dapat sedikit, tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu,” tuturnya.

BACA JUGA:Kanal Aduan 'Lapor Pak Purbaya' Resmi Aktif, Purbaya: Kita Sikat Pegawai Usil

BACA JUGA:Tolak Kucurkan Duit APBN ke Family Office-nya Luhut, Purbaya: Bangun Aja Sendiri!

Untuk menindak tegas praktik-praktik ilegal tersebut, Purbaya menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengoptimalkan teknologi modern sebagai tulang punggung reformasi perpajakan.

Salah satu fokus utamanya adalah penerapan sistem inti perpajakan (coretax) yang dirancang agar proses administrasi pajak menjadi lebih transparan, efisien, dan sulit dimanipulasi.

“Saya harapkan akhir minggu ini coretax sudah siap mungkin. Jadi, itu akan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien,” katanya optimistis.

Kemenkeu juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan setiap pelaku penyelundupan dan penghindaran pajak ditindak sesuai hukum yang berlaku. 

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Tolak Dana APBN untuk Bayar Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Sumber: