DPRD Surabaya Kritik Program Rp5 Juta per RW untuk Gen Z, Pertanyakan Kajian dan Transparansi

Apakah dana itu diberikan ke kelompok (misalnya komunitas seni, olahraga, atau keagamaan), atau bisa diajukan perorangan untuk usaha pribadi? Perbedaan itu menentukan bentuk pertanggungjawaban dan dampak sosialnya.

Secara umum, Gen Z mencakup lahir 1997–2012, tapi di lapangan, batas usia harus jelas. Apakah 10 tahun? 17 tahun? Atau sampai 25 tahun? Tanpa definisi operasional, sasaran program bisa melebar atau salah sasaran.

Jika fokus pada usaha, apakah itu bentuk bantuan modal UMKM mikro? Jika fokus pada kegiatan, apakah itu untuk lomba, workshop, atau kegiatan kebangsaan? Maka, arah program harus tegas agar tidak jadi 'dana abal-abal'.

BACA JUGA:Dana Transfer Daerah Dipangkas, DPRD Gresik: Perkuat BUMDes dan Kopdes Merah Putih

BACA JUGA:DPRD Surabaya Pantau Eigendom Pertamina, Tunggu Solusi Pansus Agraria

Saifuddin menambahkan bahwa yang paling krusial adalah perhitungan dana. Nominal Rp5 juta per RW per bulan, berarti Rp60 juta per tahun per RW. Dengan ratusan RW di Surabaya, total anggaran bisa mencapai miliaran rupiah.

Maka, mekanisme pelaporan, audit, dan sanksi atas penyalahgunaan harus diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ketat.

Ia mencontohkan, tanpa pengawasan ketat, dana bisa disalurkan hanya ke kelompok tertentu, atau digunakan untuk kegiatan yang tidak relevan.

"Sehingga saya berharap Pemerintah berhati-hati dalam membuat program yang menggunakan uang Rakyat," pungkasnya. 

Niat Pemkot Surabaya untuk menguatkan karakter Pancasila di kalangan muda patut diapresiasi. Namun, tetap harus ada kajian dan perencanaan yang matang agar program bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. (*)

Sumber: