Arah Reformasi Tata Kelola Keuangan Haji: Antara Amanah, Profesionalisme, dan Kemaslahatan Umat

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji bukan sekadar koreksi teknis, melainkan juga pembaruan paradigma. Negara tidak boleh hanya menjadi pengatur dana umat, tetapi harus menjadi penjaga amanah dan penggerak kemaslahatan.

Kita sedang dihadapkan pada ujian besar: apakah tata kelola keuangan haji akan menjadi teladan etika publik atau sekadar catatan administratif dalam sejarah birokrasi keagamaan. (*)

*) Ulul Albab adalah ketua ICMI Jawa Timur, akademisi Unitomo, dan ketua Litbang DPP Amphuri.

 

 

Sumber: