Muhammadiyah, Civil Society, dan Rekonstruksi Baldah Thayyibah

TANGGAL 18 November 2025, Muhammadiyah menapaki usia yang ke-113. Sebuah usia yang panjang dari usia negara ini. Milad kali ini, Muhammadiyah mengambil tema Memajukan Kesejahteraan Bangsa. 

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, sebagaimana dilansir website muhammadiyah.or.id., tema itu sengaja diangkat karena, pertama, Muhammadiyah melalui gerakannya makin memperkuat dan memperluas usaha dalam memajukan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan sosial-ekonomi yang memiliki tumpuan pada kesejahteraan rohaniah (sejahtera spiritual dan moral) sehingga melahirkan kesejahteraan yang utuh lahir dan batin. 

Kedua, Muhammadiyah terus mendorong dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang makin nyata dan merata. 

BACA JUGA:Milad Muhammadiyah, Begini Jejak Panjang 113 Tahun Gerakan Islam Berkemajuan asal Yogyakarta

BACA JUGA:Makna Tema dan Logo Milad Muhammadiyah ke-113, 18 November 2025

Sejak berdirinya, menurut Haedar, Muhammadiyah telah berperan aktif dalam mendirikan dan membangun NKRI, meneguhkan komitmen kebangsaan berbasis nilai-nilai keislaman untuk terwujudnya cita-cita ”Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”, yaitu suatu negara yang indah, bersih suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun.

Tampaknya, tema itu sengaja diambil untuk menakar kembali partisipasi Muhammadiyah dalam membangun sebuah negeri yang baik. Baldah thayyibah sendiri merupakan cita-cita mulia yang diidamkan Islam. 

Lebih dari sekadar refleksi, tapi juga sebuah manifestasi nilai-nilai keislaman dalam kemanusiaan dan kesejarahan.

BACA JUGA:PP Muhammadiyah dan PBNU Dukung Usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

BACA JUGA:Muhammadiyah: Awal Ramadan 1447 Hijriah Jatuh pada 18 Februari 2026

Lalu, peran apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah dalam sejarah kebangsaan Indonesia selama ini? Sebagai bagian dari civil society (masyarakat sipil atau madani), apa yang bisa dilakukan Muhamamdiyah dalam merekonstruksi baldah thayyibah dalam perspektif Indonesia kekinian yang berkeadaban?

MUHAMMADIYAH DAN CIVIL SOCIETY

Konsep civil society telah menjadi topik penting dalam menimbang peran masyarakat dalam pembangunan demokrasi dan keadilan sosial. Masyarakat sipil, kata filsuf asal Prancis, Alexis de Tocqueville, merupakan ruang interaksi antara individu dan negara yang terdiri atas organisasi atau asosiasi yang bertindak secara independen untuk memperjuangkan kepentingan bersama. 

Sebagai sebuah jaringan institusi sosial, masyarakat sipil bisa mengembangkan kebebasan dan melindungi diri dari otoritarianisme negara berdasar nilai-nilai demokrasi, egalitarianism, keadilan sosial, dan independensi.

Sumber: