Cermin Retak Komunikasi Politik 2025: Catatan Akhir Tahun
ILUSTRASI Cermin Retak Komunikasi Politik 2025: Catatan Akhir Tahun .-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
TAHUN 2025 terasa seperti tahun pertama yang seharusnya menjadi ”masa belajar” bagi pemerintahan baru: menyusun arah, menata tempo, dan memperbaiki cara mendengar. Namun, yang lebih sering terlihat di ruang publik justru sebaliknya: komunikasi politik yang defensif, reaktif, dan miskin dialog.
Bukan berarti negara tidak bekerja. Masalahnya: kerja tidak otomatis menjadi makna; dan makna politik hari ini lahir dari proses mendengar, menjelaskan, serta mengakui luka warga –bukan sekadar menyodorkan data dan klaim keberhasilan.
Sepanjang 2025, gelombang protes hadir di berbagai titik –dari keresahan atas kebijakan dasar hidup (seperti soal gas elpiji 3 kg di awal tahun), demonstrasi di pengujung Agustus dan awal September, sampai ekspresi simbolis yang keras dari korban bencana ekologis di Sumatera.
BACA JUGA:Pandai Pencitraan, Lupa Pengabdian: Refleksi Akhir Tahun
BACA JUGA:Genjot Penyerapan Anggaran di Akhir Tahun
Saya menyebut 2025 sebagai ”cermin retak”: kita melihat wajah demokrasi memantul, tetapi pantulannya pecah-pecah. Ketika warga bertanya dengan bahasa sehari-hari, negara sering menjawab dengan bahasa kekuasaan: membantah, mengunci narasi, atau mengalihkan isu. Yang hilang adalah rasa –yang dalam politik justru sering lebih menentukan daripada sekadar benar-salah versi penguasa.
KOMUNIKASI KOSMETIK
Di banyak episode, komunikasi resmi hadir lebih sebagai panggung daripada penyelesaian. Ruang publik dipenuhi video parodi pejabat, klarifikasi yang viral, pernyataan ”normatif” yang mengulang slogan, juga gaya komunikasi yang terkesan menggurui.
Di titik itu, persoalan bukan semata teknis –bukan sekadar ”salah bicara” atau ”kurang satu kalimat”. Ini lebih dalam: kegagalan epistemik, kegagalan memahami bagaimana makna politik diproduksi, diperebutkan, dan disirkulasikan dalam ekologi media digital.
Dalam demokrasi, pemerintah adalah duty-bearer: pemegang tanggung jawab utama untuk hadir ketika warga resah –hadir bukan hanya secara fisik dan prosedural, melainkan juga hadir sebagai pendengar yang sahih.
Protes di jalan dan kegaduhan di media sosial sesungguhnya mirip sirene peringatan dini. Ia mengabarkan sesuatu tidak beres di bawah permukaan. Tetapi, sepanjang 2025, respons otoritas sering bergerak ke arah kontrol narasi: membuat kontra-narasi instan, menutup ruang perdebatan, bahkan memberi kesan bahwa kritik identik dengan niat buruk.
Masalahnya, publik hari ini tidak lagi menilai negara hanya lewat pidato dan konferensi pers. Publik menilai lewat konsistensi emosi: apakah negara mendengar? Apakah negara memahami konteks? Apakah negara mengakui dampak kebijakan di lapangan?
Ketika jawaban negara terdengar seperti gimik –polesan citra– tiap klarifikasi justru memperbesar kecurigaan. Dan, kecurigaan adalah bahan bakar polarisasi.
KRISIS EMPATI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: