Cermin Retak Komunikasi Politik 2025: Catatan Akhir Tahun

Ketika dua logika itu bertemu, yang terjadi bukan sekadar ”ramai”. Ia menjadi pelepasan ekspresi politik dari kanal institusional. Ketidakpuasan mengalir tanpa ruang mediasi yang memadai. 

Di saat itulah legitimasi negara melemah dan fragmentasi demokrasi dipercepat. Ditambah lagi satu hal yang sering dilupakan para pejabat: jejak digital menyimpan lebih lama daripada memori kolektif. Satu kalimat yang merendahkan bisa menempel bertahun-tahun, melampaui masa jabatan.

Dampaknya terasa: polarisasi mengeras, apatisme politik –terutama di kalangan muda– meningkat dan kepercayaan kepada institusi melemah. 

Keluhan tentang ”hidup sebagai WNI” hingga diskursus ”kabur aja dulu” semestinya dibaca sebagai sinyal krisis representasi: sebagian warga merasa tidak sedang diajak bicara, tetapi sedang ”diatur” dari jauh.

Di ujung refleksi ini, saya teringat peringatan E.O. Wilson: peradaban manusia sering terjepit antara kemampuan kognitif yang tertinggal, institusi yang lamban, dan teknologi yang melesat. 

Platform digital bukan sekadar medium baru. Ia mengubah struktur produksi makna dan ekspektasi warga terhadap negara. Meresponsnya dengan logika lama adalah resep kegagalan komunikasi politik.

Karena itu, 2025 seharusnya dibaca sebagai alarm serius. Demokrasi tidak runtuh karena kritik terlalu keras; demokrasi runtuh karena kekuasaan menolak belajar. Komunikasi yang inklusif, adaptif, dan berbasis empati bukan kosmetik politik, melainkan prasyarat keberlanjutan demokrasi.

Jika 2025 gagal dimaknai sebagai pelajaran, retakan yang tampak hari ini bisa menjelma kerusakan yang lebih dalam: bukan demokrasi yang runtuh secara riuh, melainkan demokrasi yang kehilangan ruh –masih ada pemilu, masih ada pidato, tetapi ruang dialog mengecil, dan warga pelan-pelan berhenti percaya bahwa suaranya berarti. (*)

*) Suko Widodo adalah dosen Departemen Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga.

 

 

 

Sumber: