Manusia Telanjang

Bencana begitu mengerikan. Ribuan rumah hancur diterjang gelondongan kayu besar dengan kecepatan yang dahsyat. Lebih dari seribu jiwa melayang. Ratusan belum ditemukan. 

Sebuah laporan menyebutkan, ada tiga desa yang tenggelam di bawah lumpur secara total. Belum diketahui berapa ratus orang yang terkubur di dalamnya.

Sovereign power menjadi kekuasaan yang tidak tertandingi karena menempatkan diri sebagai representasi seluruh rakyat. Jargon-jargon besar diciptakan menjadi mantra yang sakral. 

”Kedaulatan Negara” dan ”Antek-Antek Asing” menjadi narasi yang setiap saat menyembur melalui retorika dari atas podium. Retorika itu menjadi sumber kekuasaan yang tidak tertandingi karena diklaim sebagai kekuatan yang mewakili seluruh rakyat.

Sovereign power adalah kekuasaan hukum yang tunggal. Tidak boleh ada yang kebal hukum dan merasa di atas hukum. Karena itu, seluruh kekuatan pemaksa yang dipunyai kekuasaan dikerahkan total. Para koruptor dikejar sampai ke Antartika meski kenyataannya para koruptor ada di ”antara kita”.

Sovereign power memiliki kekuasaan hukum untuk membatalkan validitas hukum, yakni hukum berada di luar hukum itu sendiri. Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan bahwa polisi aktif tidak bisa merangkap jabatan sipil. 

Namun, kemudian muncul Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10/2025 yang mengatur penugasan polisi untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Mahfud MD tegas mengatakan hal itu sebagai pembangkangan terhadap konstitusi. Namun, anjing menggonggong kafilah berlalu. Perpol itu sangat mungkin sudah mendapat persetujuan dari Prabowo Subianto sebagai sang pemegang sovereign power.

Pemegang soverign power bisa menangguhkan hukum justru dengan hukum itu sendiri. Kekerasan bisa dilakukan dengan menangkap dan memenjarakan siapa saja yang tidak mematuhi keputusan tersebut.

Karena itu, suasana kedaruratan harus diciptakan. Konstruksi kedaruratan harus dibangun. Dahulu, di zaman Soeharto, kedaruratan dibentuk dengan dimunculkannya ancaman PKI. Rezim Soeharto bertahan 32 tahun atas nama kondisi darurat itu.

Sekarang kedaruratan dikonstruksi atas nama ancaman ”serakahnomics” para koruptor. Kedaruratan dikonstruksi atas dasar ancaman antek-antek asing yang tidak ingin Indonesia maju. 

Konstruksi kedaruratan tersebut harus ada supaya kekuasaan bisa melakukan langkah-langkah hukum yang eksepsional, melampaui kewenangan legislatif dan yudikatif. Politik harus ditransformasikan secara radikal menjadi dunia kehidupan yang telanjang dalam sebuah kamp konsentrasi raksasa yang memungkinkan penguasa melakukan dominasi total.

Istilah kamp konsentrasi, dalam pemikiran Agamben, tidak hanya merujuk pada makna harfiah, tetapi juga merujuk pada kondisi di mana manusia menjadi semata-mata tubuh wadak ragawi tanpa identitas politik, tanpa perlindungan hukum, sehingga terekspos secara langsung oleh berbagai kekerasan kekuasaan.

Homo sacer, ’manusia telanjang’, adalah seseorang yang sudah dilucuti haknya sebagai warga sehingga bahkan mereka boleh dibiarkan menjadi korban yang kehilangan nyawa. Jumlah manusia telanjang ratusan; ditangkap dan diadili karena menyuarakan ketidakdilan. 

Laras Faizati Khairunnisa merupakan salah seorang di antara homo sacer, ’manusia telanjang’, itu. Dia dituduh sebagai provokator kasus kerusuhan massal 29 Agustus. Dia tidak pernah dipanggil polisi. 

Sumber: