Optimisme Ekonomi 2026, Pasar Kerja Harus Berubah

GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2024 hingga 2025 sering dipahami sebagai efek sementara dari perlambatan ekonomi global. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa PHK lintas sektor –manufaktur, ritel, teknologi, hingga jasa– lebih mencerminkan perubahan struktural pasar kerja. 

Cara perusahaan berproduksi, merekrut, dan mempertahankan tenaga kerja telah berubah, sedangkan kebijakan ketenagakerjaan dan kesiapan sumber daya manusia belum sepenuhnya mengikuti arah perubahan tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang terus meningkat, dari sekitar 212,6 juta orang pada 2023 menjadi lebih dari 218 juta orang pada 2025, dengan angkatan kerja mendekati 154 juta orang. 

Secara demografis, itu adalah potensi besar. Namun, jumlah penganggur masih berada di kisaran 7 juta orang dan persoalan kualitas pekerjaan makin terasa. Banyak lapangan kerja baru tumbuh di sektor informal, bersifat kontrak jangka pendek, atau berupah rendah.

Rata-rata upah buruh memang naik dari sekitar Rp3,18 juta pada 2023 menjadi Rp3,33 juta pada 2025. Akan tetapi, kenaikan itu kerap tertinggal dari tekanan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan. 

Akibatnya, banyak pekerja berada dalam kondisi tampak stabil, tetapi sangat rentan ketika terjadi guncangan seperti PHK atau penurunan pendapatan. Di titik itulah pasar kerja Indonesia menunjukkan wajah rapuhnya.

OPTIMISME EKONOMI 2026 YANG BERSYARAT

Di tengah situasi tersebut, prospek ekonomi Indonesia pada 2026 sebenarnya relatif stabil. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4 persen, sedangkan Bank Indonesia dan sejumlah lembaga riset memproyeksikan kisaran 5,1–5,3 persen. 

Angka itu menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Juga, menegaskan bahwa Indonesia belum memasuki fase pertumbuhan tinggi yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif dan mendorong mobilitas kelas menengah secara cepat.

Dari sisi kesejahteraan, capaian penurunan kemiskinan patut dicatat. BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,57 persen pada September 2024 atau sekitar 24,06 juta jiwa. Itu terendah sejak 1960. 

Namun, capaian tersebut menyimpan ketimpangan serius. Kemiskinan perdesaan masih berada di atas 11 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan yang sekitar 6,6 persen. 

Itu menandakan bahwa manfaat pertumbuhan belum merata, terutama di wilayah dengan basis ekonomi berproduktivitas rendah.

Indikator pembangunan manusia juga menunjukkan pola serupa. Indeks pembangunan manusia nasional berada di kisaran 73,5 poin pada 2024, tetapi dengan kesenjangan antardaerah yang lebar. 

Tingkat pengangguran terbuka masih sekitar 4,3 persen dan cenderung lebih tinggi di wilayah berpenduduk padat. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil belum otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pekerjaan.

Sumber: