Aksi Militer AS ke Venezuela: Menuju Fragmentasi Rantai Pasok Global?

Minyak Venezuela ”berbelok” mengalir ke Asia, sementara relasi keuangan dan energi dengan Tiongkok tetap menjadi penyangga utama rezim Maduro lewat skema utang dan pembayaran dengan minyak. 

Data perdagangan yang dikutip Reuters dan dipublikasikan ulang, Tiongkok disebut menyerap sekitar 503.000 barel per hari (bph) minyak mentah dan produk Venezuela atau sekitar 55 persen dari ekspor yang sebagian besar ”disamarkan” sebagai asal Malaysia setelah melalui proses transhipment. 

Dengan demikian, koneksitas pasokan energi Venezuela ke pasar Tiongkok bukan sekadar transaksi dagang biasa, melainkan sebuah bentuk konfigurasi logistik-politik yang sengaja dirancang untuk bertahan di bawah tekanan sanksi Barat. 

Praktik transhipment kerap kali dilakukan negara konsumen non-Barat untuk menghindari sanksi ekonomi Washington. Pada pertengahan 2025, laporan berbasis data pelayaran juga menunjukkan betapa dominannya Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor minyak mentah Venezuela.

Pada Juli 2025, Reuters melaporkan, ekspor Venezuela pada Juli 2025 sekitar 727.000 bph dan 95 persen mengalir ke Tiongkok, sebuah data statistik yang mendeskipsikan ketergantungan ”mono-loyalitas” pada pembeli Asia. 

Dalam persepktif kausalitas yang demikian, maka ketika Washington melakukan intervensi militer dan menyatakan akan ”menjalankan” Venezuela sementara serta membuka peluang merekonfigurasi distribusi sektor minyak, implikasinya bagi Tiongkok tidak sekadar kehilangan pemasok. 

Tetapi, juga merusak mekanisme rantai pasok yang dibangun selama ini, rute ekonomis yang selama ini menghindari zona tarif Barat, broker, pembiayaan murah, dan potongan harga yang selama ini menopang daya saingnya. 

Fenomena itu, oleh Chomsky, disebut collective punishment bagi yang berseberangan dengan kepentingan Washington. 

Kontrol penuh AS atas minyak mentah Venezuela pasca-aksi militer sangat berpotensi menimbulkan fragmentasi pasar energi dunia. Dengan begitu, konsekuensi eskalatif berikutnya akan memunculkan kelangkaan pasokan minyak mentah di pasar konvensional Venezuela. 

Menurut Chomsky, kebijakan AS terhadap Venezuela bukanlah semacam anomali, melainkan manifestasi logis dari sistem kekuasaan global yang berupaya mengamankan sumber daya energi, menata ulang rantai pasok energi, mengendalikan preseden politik, dan mempertahankan dominasi terhadap negara-negara perifer. 

Akan tetapi, secara paradoksal, kebijakan itu justru menjadi bumerang yang akan melemahkan stabilitas rantai pasok global dan mempercepat pergeseran menuju tatanan dunia multipolar yang kian terfragmentasi. (*)

*) Sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan peneliti di Institute of Global Research for Economics, Entrepreneurship & Leadership dan praktisi international logistics and supply chain.

 

 

Sumber: