Pemerintah Genjot Jumlah Dokter, DPR: Yang Mendesak Justru Dokter Spesialis
Dukung Perpres 115/2025, Edy Wuryanto tekankan tata kelola dan pasokan bahan baku lokal sebagai kunci sukses Program Makan Bergizi Gratis. MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga penggerak ekonomi rakyat.--Fraksi PDI Perjuangan - Dapil Jawa Tengah III
HARIAN DISWAY – Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto berencana untuk melakukan penambahan jumlah dokter besar-besaran. Caranya dengan mempercepat penambahan fakultas kedokteran (FK) serta meningkatkan kapasitas penerimaan mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia.
Langkah ini diambil sebagai strategi nasional untuk menambal kekurangan tenaga medis yang mencapai lebih dari 100.000 dokter guna memastikan layanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok negeri.
Pemerintah menargetkan perluasan akses pendidikan kedokteran ini dapat mencetak generasi baru dokter dalam waktu singkat untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ideal. Presiden menilai, tanpa adanya terobosan masif dalam penyediaan tenaga medis, ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil akan sulit teratasi dalam waktu dekat.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyarankan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada penambahan jumlah dokter umum, melainkan lebih fokus pada pemenuhan tenaga spesialis yang distribusinya masih sangat timpang. Menurutnya, kebutuhan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sudah sangat mendesak.
BACA JUGA:Pemerintah Genjot Jumlah Dokter, DPR Ingatkan Jangan Korbankan Kualitas
“Yang paling mendesak justru pendidikan tenaga medis level spesialis. Kita butuh pembukaan program pendidikan dokter spesialis, baik berbasis universitas maupun rumah sakit pendidikan, terutama untuk menjawab kebutuhan di daerah 3T,” pungkas Edy dalam keterangannya, Sabtu, 17 Januari 2026.
Selain masalah spesialisasi, Edy menyoroti risiko kapitalisasi pendidikan kedokteran jika penambahan FK baru tidak disertai intervensi biaya oleh negara. Ia khawatir pendidikan kedokteran hanya akan menjadi konsumsi masyarakat kelas atas karena biayanya yang sangat mahal.

Jurusan kedokteran juga menjadi jurusan kebanyakan mahasiswa melakukan dropout-benzoix-freepik
“Kalau FK terus ditambah tapi biaya kuliahnya mahal, kita sedang menciptakan ketidakadilan baru. Anak-anak dari keluarga tidak mampu akan makin sulit menjadi dokter,” ujarnya.
BACA JUGA:Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru, Tambah 3.150 Mahasiswa FK
Politisi PDI Perjuangan ini mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang menambah anggaran riset hingga Rp4 triliun, namun ia mendorong agar alokasi beasiswa kedokteran bagi keluarga tidak mampu juga ditingkatkan secara signifikan. Ia menegaskan bahwa rasio dokter nasional tidak akan pernah ideal jika akses pendidikan tetap eksklusif dan mahal.
“Rasio dokter tidak akan tercapai kalau akses masuk pendidikan kedokteran tidak diperluas. Tugas pemerintah adalah memastikan biaya kuliah terjangkau dan beasiswa tersedia bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin menjadi dokter,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: