Kemacetan di Surabaya Makin Parah, Transportasi Umum Solusinya

HARIAN DISWAY - Kota Surabaya sudah menjadi salah satu pusat perdagangan dan ekonomi terpenting di Jawa Timur dan Indonesia. Hal itu membuat Kota Pahlawan berada di ambang krisis mobilitas.

Menurut data BPS Jawa Timur 2023, lebih dari 5,2 juta kendaraan bermotor, pertumbuhan armada mencapai 5,8 persen per tahun, kemacetan sudah menjadi gangguan harian. Bahkan sudah ancaman serius terhadap produktivitas, kualitas hidup, dan keberlanjutan kota.

Rata-rata warga Surabaya menghabiskan 1,5 jam per hari hanya untuk bepergian. Angka tersebut menunjukkan ketidakefisienan sekaligus pelanggaran terhadap semangat Sustainable Development Goals (SDGs) poin kesembilan yang berisi membangun infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Masalahnya tidak merata, tapi sangat fokus. Titik-titik seperti Jalan Ahmad Yani, Dharmahusada, Mayjen Sungkono, dan perlintasan Taman Pelangi menjadi black spot kemacetan harian.

"Kalau di jam pulang kerja, bisa terjebak sampai satu jam di area Ahmad Yani. Di dekat Stasiun Wonokromo. Paling cepat hanya 30 menit," kata Ruben Mahatma, warga Surabaya yang kerap melintasi area black spot. 

BACA JUGA:Dampak Larangan Parkir Jalan Tunjungan: Macet Berkurang, Ekonomi Diharapkan Tumbuh

BACA JUGA:Siapkan 4 Zona Parkir Baru Atasi Kemacetan di Jalan Tunjungan

Di sana, arus kendaraan dari Surabaya Selatan, Timur, dan Sidoarjo bertemu dalam ruang terbatas, diperparah oleh perlintasan sebidang kereta api dan aktivitas ekonomi padat.

Pemerintah Kota sudah mengambil langkah, termasuk pengembangan Suroboyo Bus. Sebuah sistem transportasi publik berbasis bus rapid transit (BRT). Namun, data 2024 menunjukkan hambatan lalu lintas pada jam sibuk justru meningkat 12 persen dibanding tahun sebelumnya.

Bahkan, sebagian rute Suroboyo Bus masih beroperasi di bawah 50 persen kapasitas. "Ini menunjukkan bahwa penyediaan moda saja tidak cukup. Kita butuh integrasi, frekuensi, kenyamanan, dan konektivitas yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai.

Di situlah data science harus menjadi tulang punggung kebijakan lalu lintas. Surabaya memiliki infrastruktur pengumpulan data yang cukup.

Kemacetan parah di jalan Urip Soemoharjo hingga Embong Malang dampak demo buruh terkait penetapan UMK 2026 saat perayaan malam natal di Surabaya, Rabu, 24 Desember 2025-Boy Slamet-Harian Disway

Ada ratusan CCTV milik Dishub, sensor di simpang utama, hingga data real-time dari aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze.  Namun, data itu belum dimanfaatkan secara optimal.

Dengan analisis prediktif, pemerintah bisa memproyeksikan kapan dan di mana kemacetan akan terjad. Misalnya, saat jam pulang sekolah di kawasan Jalan Raya Ahmad Yani atau saat pasar tradisional ramai di pagi hari.

Sumber: