BGN Bantah Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk MBG

Terkait guru honorer, pemerintah menegaskan kebijakan pengangkatan ASN merupakan kewenangan pemerintah daerah.

BACA JUGA:1 Tahun MBG Capai 55 Juta Penerima Manfaat, Prabowo Tekankan Nol Kesalahan

BACA JUGA:Dapur MBG Pasok 700 Porsi Makan untuk Pengungsi di Bener Meriah Aceh, Menu Ikan hingga Daging

Dari sekitar 2,7 juta guru honorer dan tenaga kesehatan, lebih dari 1,2 juta telah lolos seleksi ASN pada 2025 melalui mekanisme bertahap sesuai kapasitas fiskal dan administrasi.

Pembayaran gaji guru honorer selama ini berada di bawah kewenangan pengelola sekolah dan pemerintah daerah. Guru honorer di sekolah swasta tidak dibiayai negara.

Sementara pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, insentif guru honorer disalurkan dari APBN melalui skema terpisah dari gaji pokok.

Data anggaran menunjukkan belanja pendidikan nasional terus meningkat. Pada 2023 tercatat Rp608,3 triliun, naik menjadi Rp665 triliun pada 2024, Rp724,3 triliun pada 2025, dan dirancang sebesar Rp757,8 triliun pada 2026.

Program MBG sendiri mulai berjalan pada Januari 2025, namun tidak menghentikan agenda pembangunan pendidikan.

Pemerintah juga memperluas akses belajar melalui pendirian Sekolah Rakyat serta menambah kuota penerima LPDP hingga 5.750 mahasiswa dari jenjang S1 hingga S3.

Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa program MBG dan kebijakan pendidikan berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.

Kemendikdasmen dan Kementerian Agama turut terlibat langsung dalam tim koordinasi pelaksanaan MBG. (*)

*) Abidah Hayu Anggonoraras, peserta magang dari Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.

Sumber: harian disway