BGN Bantah Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk MBG

Selain itu, sebagian dana MBG juga berasal dari pampasan hasil tindak pidana korupsi yang masuk ke kas negara. "Pokoknya dari mana-mana deh," kata Purbaya.

Naniek juga menyoroti dampak negatif dari informasi tanpa sumber jelas yang beredar luas.

BACA JUGA:MBG sudah Berjalan Setahun, BGN Pastikan Guru akan Dapat Jatah

BACA JUGA:BGN Pastikan Anak Jalanan Berusia Pelajar Tetap Dapat MBG

Ia menyebut isu tersebut bahkan tidak ditemukan saat ditelusuri melalui mesin pencari, namun telah memicu benturan narasi antara pekerja MBG dan guru honorer.

Salah satu narasi yang ramai diperbincangkan adalah perbandingan gaji sopir MBG dengan guru honorer. Sopir MBG disebut menerima gaji Rp3 juta per bulan, sementara guru honorer hanya Rp300 ribu. Naniek menegaskan klaim tersebut tidak sesuai fakta.

Ia menjelaskan sistem upah sopir MBG bersifat harian, dengan kisaran Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per hari. Jika tidak bekerja, tidak ada bayaran.

Dengan kehadiran penuh, penghasilan maksimal per bulan berada di kisaran Rp1,9 juta hingga Rp2,4 juta dan bisa lebih rendah jika ada hari libur atau absen.

Naniek menilai perbandingan tersebut keliru secara logika sosial karena menyamakan profesi guru dengan pekerjaan pendukung operasional dapur MBG justru merendahkan peran pendidik.

BACA JUGA:Sindir Orang yang Nyinyir MBG Lagi, Prabowo: MBG Banyak Ditunggu Anak-Anak

BACA JUGA:Hasil Retret Hambalang: APBN 2026 Tak Direvisi, Anggaran MBG Tetap Sesuai Ketetapan

Ia menekankan guru honorer memiliki jalur karier struktural melalui seleksi ASN atau PNS, yang tidak tersedia bagi pekerja dapur MBG seperti sopir atau pencuci ompreng.

Ia juga meluruskan isu viral terkait 32.000 karyawan SPPG. Menurutnya, jumlah tersebut bukan ASN aktif, melainkan peserta yang mengikuti tahapan seleksi.

"Tadi pagi saya telepon menpan RB, bahwa cerita itu tidak benar. Jadi yang benar hanya 2.000 orang yang jadi ASN dan dianataranya mereka punta keahlian khusus seperti ahli gizi dan akuntan," jelasnya.

Naniek menjelaskan, kebutuhan ASN tersebut berkaitan dengan pembentukan kelembagaan baru yang memerlukan tenaga profesional seperti SPPI, ahli gizi, dan akuntan agar fungsi institusi berjalan efektif.

Sumber: harian disway