BGN Bantah Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk MBG

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Isu pemotongan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibantah tegas oleh Wakil Kepala MBG, Naniek Sudaryati Deyang.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya narasi di media sosial yang mengaitkan MBG dengan pemangkasan dana pendidikan hingga memicu polemik di ruang publik.

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Naniek menyebut adanya upaya pihak tertentu yang menggiring opini seolah-olah program MBG dibangun dengan mengorbankan sektor pendidikan, bahkan sampai mempertentangkan pekerja MBG dengan nasib guru honorer.

BACA JUGA:Keluhan Menu MBG Basi Mulai Muncul di Kota Pasuruan

BACA JUGA:Ekonom Ingatkan Risiko Program MBG, Defisit APBN 2025 Tembus Rp695 Triliun

"Saya mau luruskan cerita dibentuknya program MBG dengan isu pemotongan anggaran pendidikan dan ujungnya sampai karyawan MBG pun dipertentangkan dengan nasib guru honorer", tulis Naniek dalam unggahannya.

Isu tersebut mencuat setelah beredar klaim bahwa anggaran program MBG yang disebut mencapai Rp335 triliun berasal dari pemotongan dana pendidikan.

Naniek menilai informasi itu tidak berdasar dan semakin tidak masuk akal karena angka yang beredar terus berubah, mulai dari Rp345 triliun hingga Rp400 triliun.

BACA JUGA:Ratusan Siswa Keracunan MBG Massal di Mojokerto, Wagub Emil Perintahkan Investigasi Menyeluruh Insiden

BACA JUGA:1 Tahun Progam MBG, Pakar Gizi UGM: Kasus Keracunan Harus Dievaluasi, UPF Jadi Ancaman Jangka Panjang

Untuk meluruskan kabar tersebut, Naniek mengaku mendatangi langsung Menteri Keuangan. Pertemuan itu dilakukan setelah narasi liar terus bergulir dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Klarifikasi turut dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa pendanaan MBG tidak bersumber khusus dari anggaran pendidikan.

Ia menyebut pembiayaan program tersebut dilakukan melalui realokasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk di Kementerian Keuangan sendiri.

Sumber: harian disway