PDIP: Partai Ideologis di Tengah Ujian Zaman

BACA JUGA:DPC PDIP Tulungagung Buka Ruang untuk Gen Z dalam Struktural Partai

Megawati berbicara dengan suara seorang ibu ideologis yang ingin menjaga warisan dan arah. Karena itu, pidato rakernas 2026 harus dibaca dalam konteks itu: fase pasca kekuasaan, bukan fase oposisi murni. Dan, di sanalah pembacaan kita terhadap pergeseran penting itu terjadi. 

PDI PERJUANGAN SEBAGAI PARTAI IDELOGIS 

Kita tahu, sejarah partai tidak bisa sepenuhnya disandarkan pada satu figur, betapa pun kuatnya. Soal suksesi, merit, disiplin kader, dan keberanian membuka ruang kepemimpinan baru kini menjadi ujian konkret, bukan hanya bagi PDI Perjuangan sebagai organisasi, tetapi bagi klaimnya sebagai partai ideologis.

Dalam membaca pidato rakernas 2026, kita masih menemukan konsistensi ideologis: Pancasila 1 Juni, Trisakti, anti-imperialisme, keberpihakan kepada rakyat dan bumi. Namun, konsistensi ideologis bukanlah jaminan bahwa praktik politik akan bebas dari problem. 

BACA JUGA:DPC PDIP Trenggalek Ajak Profesional dalam Kepengurusan Demi Perkuat Pengabdian

BACA JUGA:Bersama KPU dan Bawaslu Kota Batu, PDIP Wujudkan Pemilu 2029 Berkualitas

Justru sebaliknya, partai ideologis yang besar dan 10 tahun berkuasa akan diuji lebih keras. Sebab, ia tidak lagi bisa berlindung di balik posisi kritis semata. PDI Perjuangan hari ini menghadapi dinamika internal yang tidak sederhana. 

Sebagai partai besar dengan basis massa luas dan struktur hingga akar rumput, tantangan utamanya bukan lagi konsolidasi ide, melainkan manajemen kekuasaan dan suksesi. Riak-riak itu kita baca sebelum rakernas dilaksanakan. 

Keputusan F.X. Hadi Rudyatmo yang memilih mundur sebagai pelaksana tugas ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, dengan alasan tidak mampu memenuhi ekspektasi DPP serta tekanan internal yang mengiringi posisinya, adalah salah satu contoh di atas. 

BACA JUGA:Fraksi PDIP Minta Pemprov Waspadai Superflu yang Mengancam Jatim

BACA JUGA:PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sebut Pengebirian Hak Politik Rakyat

Ia bahkan menyatakan mundur dari pencalonan ketua DPD, sebuah isyarat bahwa mekanisme suksesi dan beban ekspektasi elite kerap tidak berjalan seiring dengan kapasitas dan konsensus di tingkat daerah. 

Disiplin tanpa sistem merit berisiko berubah menjadi kepatuhan administratif: loyalitas tanpa regenerasi berisiko menjadi stagnasi. 

Pidato kongres 2010 sebenarnya telah membahas dan mengingatkan hal itu: soal kelangkaan kepemimpinan, sentralisasi organisasi, dan problem kaderisasi. Rakernas 2026 menegaskan disiplin dan loyalitas kader sebagai ”Pandu Ibu Pertiwi”. 

Sumber: