Fraksi PDIP Minta Pemprov Waspadai Superflu yang Mengancam Jatim

HARIAN DISWAY – Superflu atau infeksi influenza A (H3N2) subclade K menyebar dengan pesat di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Atas fenomena itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana berharap pemprov tidak lengah. Kesiagsiagaan dini menjadi kunci.

“Ini bukan isu biasa. Superflu menular cepat dan gejalanya mirip flu biasa. Kalau terlambat, dampaknya serius,” kata Renny pada Senin, 5 Januari 2026. 

Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa kasus Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) masih terus dipantau melalui sistem surveilans nasional. 

Kemenkes menekankan pentingnya deteksi dini karena virus influenza memiliki potensi mutasi tinggi dan dapat membebani fasilitas kesehatan.

BACA JUGA:Waspada Super Flu Usai Libur Nataru, Pemkot Surabaya Siagakan Puskesmas dan Rumah Sakit

BACA JUGA:Flu Varian Subclade K Merebak di Amerika Serikat, Kasus Melonjak Tajam saat Musim Dingin

Data terbaru Kemenkes hingga akhir Desember 2025, ditemukan 62 kasus yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Jatim tertinggi dengan 23 kasus, disusul Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

Menurut Renny, Jatim berisiko tinggi. Sebab, mobilitas antardaerahnya tinggi. Demikian pula kepadatan penduduknya.

Pintu masuk pun banyak, mulai bandara hingga pelabuhan. “Jatim ini wilayah strategis. Kalau tidak siap, efeknya bisa meluas,” ujarnya.

Dia mendorong Pemprov Jatim segera mengaktifkan status kewaspadaan dini daerah. Termasuk, membentuk Satgas Super Flu lintas OPD.

BACA JUGA:Pengangguran Terbuka Jatim Tinggi, Bunda Renny Soroti Peran Millenium Job Centre

BACA JUGA:PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sebut Pengebirian Hak Politik Rakyat

“Data kesehatan kabupaten dan kota harus terintegrasi. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.

Penanganan superflu, sebut Renny, harus mengacu pada pola yang sudah terbukti efektif saat menghadapi pandemi Covid-19. Yakni pendekatan promotif, preventif, dan kuratif secara berimbang.

Pada aspek promotif, dia minta Pemprov Jatim menggencarkan edukasi publik sejak dini. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) harus kembali diperkuat, mulai etika batuk dan bersin, penggunaan masker saat sakit, hingga kebiasaan cuci tangan.

“Edukasi jangan menunggu kasus meledak. Ini pengalaman saat Covid. Kesadaran publik adalah benteng pertama,” tuturnya.

BACA JUGA:Daftar 21 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Kesehatan, Iuran 2026 Dipastikan Tetap

BACA JUGA:PDIP Jatim Rayakan Natal Bersama Semua Kader, Rawat Toleransi dan Kebhinekaan

Untuk langkah preventif, Fraksi PDIP DPRD Jatim mendorong optimalisasi pencegahan berbasis komunitas. Puskesmas, kader kesehatan, hingga Posyandu diminta aktif melakukan pemantauan gejala flu dalam masyarakat. Terutama di sekolah, pesantren, dan fasilitas publik padat.

“Deteksi di tingkat paling bawah penting. Kalau sudah berat baru ke rumah sakit, itu terlambat,” kata Renny.

Dia juga menekankan kesiapan alat pelindung diri (APD), logistik medis dasar, serta prosedur standar penanganan kasus flu berat di seluruh fasilitas layanan kesehatan. Termasuk, kesiapan laboratorium dalam pemeriksaan lanjutan.

Dari sisi kuratif, Renny menegaskan layanan kesehatan harus siap merespons cepat kasus bergejala berat. Rumah sakit rujukan perlu menyiapkan protokol penanganan influenza berat agar tidak mengganggu layanan pasien lain.

BACA JUGA:Waspada Influenza Tipe A, Kenali Gejala Dan Cara Pencegahannya

BACA JUGA:11 Kada-Wakada Jatim Perkuat Kepengurusan DPC PDIP

“Penanganan medis harus cepat, terukur, dan tidak tumpang tindih. Pengalaman Covid jangan diulang,” tegasnya.

Renny juga menyoroti pentingnya penguatan surveillance dan deteksi dini. Dia minta Dinas Kesehatan memperkuat pemantauan di puskesmas, rumah sakit rujukan, dan laboratorium kesehatan daerah.

“Pelaporan kasus ILI dan SARI harus cepat. Jangan menunggu parah,” ujar Renny.

Bendahara DPD PDIP Jatim tersebut mengingatkan, lonjakan pasien flu berat bisa melumpuhkan layanan kesehatan umum. Karena itu, manajemen fasilitas kesehatan harus disiapkan sejak awal.

BACA JUGA:DPP PDIP Kirim 30 Ambulans dan 90 Tenaga Medis ke Lokasi Bencana Atas Perhatian Megawati

BACA JUGA:DPC PDIP Lamongan Lantik Pengurus Baru, Dominasi Milenial Warnai Periode 2025–2030

“RS perlu buffer kapasitas. Alur pasien flu dan non-flu harus dipisah,” ujarnya.

Tak kalah penting, komunikasi publik. Menurutnya, kepanikan bisa lebih berbahaya dari virus itu sendiri.

“Satu pintu informasi. Jangan simpang siur. Publik harus tenang, tapi waspada,” katanya.

Dia juga menekankan perlunya perlindungan kelompok rentan. Lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta harus menjadi prioritas.

BACA JUGA:Pengibaran Bendera Bulan Bintang Marak di Aceh Utara, Sekjen PDIP: Jangan Dipolitisisasi

BACA JUGA:Ajak Anak Muda Melek Politik, DPC PDIP Tulungagung Gelar Soekarno Leadership Camp

“Puskesmas harus aktif memantau. Edukasi keluarga juga penting,” sebut Renny. Dia menambahkan, penanganan super flu tidak bisa hanya dibebankan ke sektor kesehatan. Perlu koordinasi lintas sektor.

“Dishub, Dinas Pendidikan, BPBD, hingga Kominfo harus dilibatkan. Respons harus cepat dan terkoordinasi,” tandasnya.

Renny juga minta Pemprov Jatim menyiapkan skenario terburuk. Mulai dari penyesuaian kegiatan massal, pengaturan kerja fleksibel ASN, hingga perlindungan layanan publik esensial.

“Superflu adalah ancaman nyata. Kuncinya satu: cepat mendeteksi, tepat berkomunikasi, dan konsisten melindungi masyarakat,” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri Raya tersebut.

BACA JUGA:PDIP Tunjuk Feri Sudarsono jadi Ketua DPC Kabupaten Madiun Periode 2025-2030

Sumber: