PDIP: Partai Ideologis di Tengah Ujian Zaman

Namun, ideologi kini berfungsi berbeda. Ia tidak lagi digunakan untuk menyatakan posisi politik secara terbuka, melainkan sebagai kerangka legitimasi moral dan perekat internal.

IDEOLOGI DAN POSISI POLITIK

Yang hilang dalam pidato rakernas ini bukanlah ideologi. Yang menghilang adalah keberanian untuk menyebut posisi politik secara terang. Tidak ada pernyataan eksplisit apakah PDI Perjuangan memilih kembali menjadi partai penyeimbang seperti 2010 atau sedang menyiapkan diri sebagai oposisi sistemik. 

Tidak ada sikap terhadap isu-isu elektoral yang krusial, termasuk desain demokrasi lokal seperti pilkada langsung atau tidak langsung. Semua itu dibiarkan dalam wilayah diam.

Diam ini bukan kebetulan. Ia adalah konsekuensi dari beberapa hal yang saling bertaut: usia kekuasaan yang panjang, kompleksitas internal partai yang besar dan majemuk, kebutuhan merapatkan barisan agar tidak terbelah, serta transisi politik nasional yang belum sepenuhnya mapan. 

Dalam situasi seperti itu, menyebut posisi secara tegas bisa membuka konflik internal dan eksternal yang belum tentu ingin dihadapi.

Pidato rakernas memilih berbicara lantang tentang sejarah, moral, dan peradaban, tentang krisis ekologi, geopolitik global, dan tanggung jawab generasi, seraya menahan diri untuk berbicara tentang politik praktis hari ini. 

Ini adalah bahasa partai besar yang sedang berhati-hati menentukan ulang perannya setelah turun dari tampuk eksekutif, tetapi belum sepenuhnya siap mendefinisikan dirinya sebagai oposisi.

Sebagai pembaca yang mengikuti perjalanan ini sejak lama, saya memahami kegundahan yang menyertainya. Kekuasaan selalu meninggalkan jejak. 

Ia membentuk cara berpikir, bahasa, bahkan cara diam. Namun, justru di sinilah PDI Perjuangan hari ini diuji lebih keras daripada tahun 2010. Dulu berada di luar kekuasaan adalah pilihan politik. 

Kini berada di luar kekuasaan adalah kenyataan, dan kenyataan itu menuntut definisi sikap yang lebih jujur.

Ideologi akan benar-benar diuji bukan ketika partai berkuasa, melainkn ketika ia harus memutuskan apa yang akan dilakukan setelah kekuasaan dilepas. 

Apakah ia kembali menggunakan ideologi sebagai alat koreksi terhadap negara ataukah ia cukup puas menjadikannya bahasa moral yang aman dan tidak menuntut pilihan yang tajam.

Sejarah, seperti yang diingatkan Megawati sendiri, tidak pernah menilai dari lamanya berkuasa. Ia menilai dari ketepatan berdiri ketika pilihan-pilihan paling berat harus diambil. 

Bagi partai ideologis, justru di situlah makna kekuasaan diuji, apakah ia masih menjadi alat pengabdian atau telah berubah menjadi tujuan itu sendiri. (*)

Sumber: