Potensi Perbedaan Muhammadiyah dan Pemerintah Terkait Penetapan Awal Puasa Ramadan 2026
Potensi perbedaan awal puasa Ramadhan 2026 muncul karena perbedaan metode hisab Muhammadiyah dan rukyat pemerintah, dengan kemungkinan jatuh pada 18 atau 19 Februari 2026.-Suaradotcom-pinterest
Berbeda dengan Muhammadiyah, pemerintah melalui Kementerian Agama menggunakan metode rukyat bil fi’li yang didukung oleh hisab. Pemerintah berpegang pada kriteria Imkanur Rukyat MABIMS.
Kriteria itu mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat agar hilal dinilai mungkin terlihat.
Apabila pada 17 Februari posisi hilal belum memenuhi kriteria tersebut, maka secara astronomis hilal dinilai sulit atau tidak mungkin terlihat.
Dalam kondisi itu, pemerintah cenderung menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Maka, awal Ramadhan ditetapkan pada 19 Februari.
BACA JUGA:Berapa Lama Lagi Puasa? Hitung Mundur Ramadan 2026 Mulai Hari Ini
BACA JUGA:Rutinitas Harian yang Bisa Dilatih Sejak Sekarang untuk Persiapan Ramadan 2026
Akar Perbedaan Penetapan Awal Puasa
Perbedaan penetapan awal puasa antara Muhammadiyah dan pemerintah berakar pada perbedaan pendekatan metodologis. Bukan perbedaan prinsip keagamaan.
Muhammadiyah menekankan kepastian hisab sebagai dasar penentuan. Pemerintah menempatkan rukyat sebagai penentu akhir.
Kedua pendekatan itu memiliki landasan ilmiah dan fiqh yang kuat. Hisab memberikan kepastian perhitungan astronomis. Sedangkan rukyat mempertahankan tradisi pengamatan langsung. Sebagai praktik yang berkembang dalam sejarah Islam.
Sidang Isbat dan Peran Kementerian Agama
sidang isbat sangat penting untuk keputusan awal puasa--freepik
Kementerian Agama memastikan bahwa sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 H tetap akan dilaksanakan menjelang akhir bulan Syaban.
BACA JUGA:Puasa Ramadan 2026 Mulai Kapan? Ini Perkiraan Tanggal Awal Puasa dan Jadwal Lebaran
BACA JUGA:Muhammadiyah: Awal Ramadan 1447 Hijriah Jatuh pada 18 Februari 2026
Sidang itu akan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari ahli falak, perwakilan ormas Islam, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga perwakilan negara sahabat.
Hasil rukyat dari puluhan titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia akan jadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
