Tambahan Penghasilan ASN Pemkot Pasuruan Dikepras 27 Persen dan Terancam Dihapus

PASURUAN, HARIAN DISWAY - Pemerintah Kota Pasuruan resmi mengumumkan pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ASN tahun 2026. Efek domino dari efisiensi dan pengeprasan dana transfer ke daerah (TKD) memaksa Pemkot Pasuruan harus mengencangkan ikat pinggang.

Salah satunya dengan pengurangan sebesar 27 persen atas TPP bagi ASN yang sudah didok lewat Perwali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Pegawai bagi ASN.

Itu sudah dilakukan sosialisasi via zoom oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pasuruan, Senin 26 Januari 2026. Pemkot Pasuruan memastikan penurunan 27 persen TPP yang diterima oleh para ASN. 

"Kebijakan penurunan TPP bagi ASN ini sudah dikaji bersama," ujar Supriyanto Kepala BKPSDM Kota Pasuruan. 

BACA JUGA:Pembangunan Sekolah Rakyat Kota Pasuruan Berdiri di Lahan Sawah Produktif, DPRD Soroti Alih Fungsi Lahan

BACA JUGA:Cuaca Ekstrem Lumpuhkan Aktivitas Nelayan Pasuruan, Harga Ikan Melonjak Tajam

Lebih lanjut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan Mochammad Amien menjelaskan, penurunan TKD terasa signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, sehingga pemda harus memutar otak lebih keras untuk memastikan anggaran cukup hingga akhir tahun. 

"Pada tahun 2025, dana TKD untuk Kota Pasuruan mencapai Rp722.466.998.091. Sementara untuk tahun 2026, nilainya turun menjadi Rp582.664.293.500."

Mau tidak mau akhirnya pemda harus melakukan efisiensi di sejumlah sektor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap bisa berjalan optimal. Salah satunya dengan pengeprasan TPP yang biasa diterima ASN tiap tengah bulan itu. 

"Salah satu dampaknya adalah pemda harus mengurangi besarnya TPP yang biasa kami (ASN) terima," jelasnya. 

BACA JUGA:Mulai Februari, Toko Modern di Kota Pasuruan Stop Kantong Plastik untuk Tekan Sampah

BACA JUGA:Banjir Terparah Pasuruan! Winongan–Grati Terendam, Ribuan KK Terdampak dan Jalur Pantura Lumpuh

Di sisi lain sebuah sumber menyebut, jika dengan efisiensi super ketat tersebut nantinya harus dibarengi dengan kebutuhan belanja yang besar, maka mungkin saja TPP akan dihapuskan. (*)

Sumber: