Pekerja Informal, Economy Gig, dan Era Side Job: Ketika Risiko Usaha Dialihkan ke Individu

Akibatnya, jutaan orang masuk ke sektor pekerjaan informal bukan karena peluang, melainkan sebagai alternatif. Data upah mempertegas kerentanan tersebut. 

Banyak pekerja terlihat bekerja penuh, tetapi secara ekonomi berada dalam satu guncangan jika terjadi krisis PHK, sakit, atau penurunan order. 

Respons kebijakan selama ini cenderung masih mengikuti pola yang sama. Setiap kali muncul wacana formalisasi pekerja informal, solusinya terdengar sederhana: daftarkan, beri izin, masukkan ke BPJS. 

Pendekatan itu telah dijalankan dan cukup masif, tetapi realitas di lapangan masih lebih kompleks. Bagi pekerja berpenghasilan harian yang tidak pasti, iuran rutin terasa berat. 

Manfaat jangka panjang masih kalah mendesak jika dibandingkan dengan kebutuhan hari ini. Untuk itu, formalitas pekerjaan informal kerap masih dipersepsikan sebagai biaya, bukan perlindungan.

Dari sisi negara, formalisasi massal juga bukan perkara murah. Membina, mengawasi, dan melindungi puluhan juta pekerja membutuhkan kapasitas birokrasi dan fiskal yang besar. 

Akibatnya, kebijakan sering berhenti pada tahap simbolis: pendataan, kartu kepesertaan, atau proyek percontohan. Niat baik ada, tetapi daya ungkitnya terbatas.

Kebijakan ketenagakerjaan perlu mulai diarahkan kembali untuk mitigasi transisi perubahan struktur pasar kerja, bukan sekadar mengoreksi dampaknya. 

Pertama, fokus kebijakan perlu bergeser dari sekadar formalitas memenuhi standar minimal layanan publik menuju mitigasi transisi bagi angkatan kerja yang sudah ada. 

Pelatihan singkat berbasis kebutuhan sektor lokal seperti workshop tematik, pengakuan keterampilan informal, serta upskilling yang realistis menjadi kunci agar pekerja tidak tertinggal dalam perubahan dan perlu aktivitas orientasi pra kerja ke siswa yang masih di dunia pendidikan. 

Perlu penguatan mental kreativitas dan ketahanan dalam beradaptasi dan bersaing. Keberadaan pusat kreatif anak muda (millennial job and youth center) dapat dikembangkan secara optimal. 

Kedua, ketahanan kerja harus menjadi bagian dari kebijakan publik. Dalam pasar kerja yang makin fleksibel, perlindungan sosial perlu bersifat fleksibel dan adaptif sehingga pekerja dapat berpindah pekerjaan tanpa langsung terlempar ke jurang kemiskinan. 

Ketiga, economy gig perlu dioptimalkan, bukan dibiarkan tanpa arah atau sektor alternatif. Platform digital perlu menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan nasional, dengan aturan main yang mendorong aturan pembagian risiko lebih seimbang, transparansi mekanisme kerja, serta insentif bagi peningkatan keterampilan dan perlindungan pekerja.

PENUTUP

Pekerja informal adalah cermin dari pilihan dan proses pembangunan. Selama mayoritas tenaga kerja bertahan di sektor berisiko tinggi tanpa perlindungan memadai, itu menandakan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kerja layak. 

Sumber: